Suara.com - Mantan Presiden Republik Indonesia dikabarkan bakal menjadi pembicara dalam salah satu materi retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan sejumlah pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara," katanya.
Namun, Bima tidak mau membocorkan nama mantan presiden yang dimaksud, sebab nantinya kan diberi tahu kemudian.
"Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah.
Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.
Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.
"Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana," katanya.
Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan. Masih menurut Bima, kegiatan retret kepala daerah tidak bisa dilakukan secara daring.
“Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.
"Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis," ujarnya lagi.
Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.
Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis. (Antara)
TERPOPULER
