Suara.com - Unjuk rasa mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' menggema dari Jakarta hingga ke daerah-daerah. Aksi ini digelar mulai Senin (17/2/2025) lalu. Aksi tersebut sebagai jawaban atas kinerja pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai buruk.
Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa itu adalah mencopot menteri-menteri yang berkinerja buruk. Mahasiswa menuntut Presiden Prabowo merombak kabinetnya.
BEM SI menyebut salah satu menteri yang kudu dicopot Prabowo adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
"Rombak Kabinet Merah Putih..., khususnya menteri-menteri yang bermasalah, patut dan layak untuk dipecat adalah Mendiktisaintek,” ujar mahasiswa dalam aksinya.
Tuntutan disebutnya muncul karena saat ini Indonesia sedang dalam darurat pendidikan. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah memberikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
“Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan,” tegasnya.
Puncak Aksi di 20 Februari
Selain digelar di berbagai daerah, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan akan melanjutkan aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap'. Puncaknya aksi dijadwalkan akan digelar terpusat di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 besok.
Hal itu sebagaimana dikatakan koordinator BEM SI Herianto dikutip, Rabu (19/2/2025).
Baca Juga: Didemo Mahasiswa, Prabowo Dibela Aktivis: Baru 100 Hari Jabat
"BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspons sama pihak pemerintah," ujar Herianto.
Dia menyatakan, aksi demo 'Indonesia Gelap' pada 20 Februari besok adalah puncak kemarahan kelompok mahasiswa setelah sejumlah tuntutan mereka pada demo di hari Senin (17/2/2025) lalu tak digubris pemerintah.
Aksi demo 'Indonesia Gelap' sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.
Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.
