Mbak Ita dan Suami Sempat Berangkat ke Jakarta Penuhi Panggilan KPK, Tapi Kembali karena Sakit

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri sempat berniat memenuhi panggilan lembaga antirasuah dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Selasa (11/2/2025) lalu.

Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu menjelaskan, saat itu pihaknya sudah menerima konfirmasi bahwa Mbak Ita berangkat dari Semarang menuju Jakarta.

"Sebetulnya kita mengundang di minggu lalu, memanggil yang bersangkutan itu sudah terkonfirmasi berangkat. Tapi sampai di perjalanan, kalau nggak salah masuk wilayah Jawa Barat, kemudian kambuh sakitnya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Namun, Asep mengatakan Mbak Ita dan Alwin kembali ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan dan Mbak Ita disarankan untuk beristirahat.

"Jadi ada suratnya yang masuk ke kami berikutnya. Tentunya terhadap panggilan, apabila ada keterangan, dalam hal ini surat dan bisa dipertanggungjawabkan, tentunya kami pertama menerima, tapi kami juga melakukan pengecekan," ujar Asep.

Untuk itu, dia menyebut bahwa ada tim dari KPK yang datang ke Semarang dan bertemu dengan dokter yang merawat Mbak Ita.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penahanan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki menjelaskan bahwa penahanan terhadap pasangan ini berkaitan dengan pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023.

Selain itu, keduanya juga diduga terlibat dalam pengaturan proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023 dan permintaan uang dari Wali Kota kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang.

"Bahwa terhadap Saudari HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).