Suara.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan terjadinya reforma agraria sebagai jalan untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebutkan bahwa syarat Indonesia beranjak menjadi negara maju harus dengan menyelesaikan konflik-konflik tanah di nusantara pasca kolonial.
Sebab hal itu telah terbukti berhasil dilakukan oleh negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan.
Menurutnya, reforma agraria perlu dilakukan dengan dipimpin langsung oleh presiden.
“Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrim harus dilakukan dengan memberikan akses tanah kepada rakyat. Kalau perlu dengan Dekrit Presiden,” kata Budiman dalam konferensi pers Asia Land Forum di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pada momen tersebut, sekaligus dilakukan penandatangan kesepakatan antara sejumlah kementerian dan organisasi sipil masyarakat.
Kesepakatan bersama itu untuk mengukuhkan komitmen dalam pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan pedesaan melalui usaha ekonomi kerakyatan, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menyampaikan kalau kerja sama semua pihak ini akan menjadi katalisator bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengakui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), termasuk mendorong adanya Dekrit Presiden mengenai agenda reforma agraria.
“Mengingat urgensi dan tingkat kedaruratan konflik agraria yang membutuhkan pendekatan dan strategi extra-ordinary,” kata Dewi.
Dalam jangka menengah, pemerintah dinilai perlu mengupayakan roadmap yang lebih komprehensif dalam mencapai swasembada pangan yang sistematis.
“Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria dan bagaimana ini dipimpin langsung oleh Presiden, termasuk mendorong dan mengesahkan UU reforma agraria, termasuk pengesahan masyarakat adat,” katanya.
TERPOPULER
