Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini mengeluarkan instruksi tegas kepada semua kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah.
Keputusan ini terkait retret yang seharusnya diikuti oleh para kepala daerah tersebut dari tanggal 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Menanggapi instruksi ini, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mengungkapkan rasa hormatnya atas keputusan PDIP.
Dari kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025), Huda berkata, "Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi kita hormati, kita hargai."
Selain itu, Huda juga menyatakan bahwa mungkin akan ada upaya untuk mencari solusi atas penundaan ini.
"Semoga nanti ada jalan solusinya," ujarnya dengan nada yang menyiratkan harapan untuk penyelesaian yang amanah dan efektif.
Lebih jauh, Huda menyinggung kemungkinan kompromi antara Megawati dan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dapat berujung pada penjadwalan kembali retret tersebut.
"Mungkin enggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi. enggak tahu. Mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," pungkasnya dengan nada yang berhati-hati.
Pemberitahuan resmi mengenai penundaan ini tertuang dalam surat dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2025.
Baca Juga: PKB Hormati Keputusan Megawati Soal Retret Kepala Daerah PDIP, Usul Ada Kompromi dengan Prabowo
Surat ini menyatakan secara jelas bahwa "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025."
Konfirmasi atas keaslian surat ini diberikan oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli, yang menjelaskan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, "Betul," mengakui bahwa instruksi tersebut memang dikeluarkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri.
Instruksi ini meminta para kepala daerah yang telah berangkat ke Magelang untuk segera menghentikan aktivitas mereka dan menunggu arahan lebih lanjut. Mereka juga diinstruksikan untuk "tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
