Melawan Ketidakadilan, Perempuan Papua: Pembangunan Negara yang Berorientasi Ekonomi Telah Menghancurkan Kehidupan

Suara.com - Kehidupan perempuan adat Papua disebut semakin terancam oleh kebijakan negara yang berorientasi pada investasi berbasis lahan. Lia, dari Yayasan Pusaka menyoroti bagaimana pembangunan yang diklaim demi pertumbuhan ekonomi, justru menghancurkan ruang hidup perempuan adat di Papua.

Perempuan Papua kata dia, masih menggantungkan hidup pada hutan. Namun, ekspansi industri dan proyek negara terus mempersempit ruang hidup mereka.

“Pembangunan negara yang berorientasi ekonomi telah menghancurkan kehidupan perempuan Papua,” kata Lia dalam diskusi publik Aliansi Perempuan Indonesia, Rabu (5/3/2025).

Negara kata dia, terus mendukung investasi skala besar tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat adat.

Ia kemudian menyebut salah satu contoh nyata adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang berencana mengambil alih 2 juta hektare lahan.

“Mereka tidak pernah memberikan keuntungan pada warga setempat, terutama perempuan,” tegasnya.

Dalam menghadapi ancaman ini, banyak perempuan adat memilih melawan dengan cara mereka sendiri. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang berupaya mempertahankan sumber daya mereka.

“Ada kampung yang punya kelompok perempuan yang kuat sekali, mereka dekat dengan perusahaan kelapa sawit dan mulai sadar akan ancaman itu,” kata Lia.

Sebagai bentuk perlawanan, mereka mengembangkan ekonomi mandiri dengan membuat tepung dari sagu, minyak kelapa, dan abon ikan. Namun, mereka terus menghadapi intimidasi.

“Beberapa kali humas perusahaan datang melakukan pendekatan untuk mengambil lahan mereka, tetapi mereka melawan dengan lantang,” kata dia.

Menurutnya ketakutan terbesar perempuan adat bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga ancaman kekerasan.

“Apalagi memiliki anak dan kita melihat anak kita disiksa, dipukul,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andriyeni dari Solidaritas Perempuan menyoroti bagaimana kebijakan negara, termasuk PSN dan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggapnya semakin memperparah penderitaan perempuan.

“Kebijakan itu akan ada situasi penindasan, penggusuran, perampasan, dan berdampak serius,” ujar Andriyeni.

Menurutnya, negara menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam perlawanan.