REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menyoroti isu kesehatan reproduksi perempuan saat pidato dalam Konferensi Nasional Perempuan 2025: Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global.
Veronica menegaskan bahwa faktor kesehatan reproduksi akan berpengaruh terhadap berbagai faktor kehidupan perempuan mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya.
“Kalau kami membahas kesetaraan gender maka kita perlu membahas kondisi perkawinan anak yang masih terjadi, dan bagaimana perempuan di daerah pinggiran kota maupun terpencil yang belum mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi," kata Veronica dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/3/2025).
Dia mengingatkan adanya risiko bagi anak perempuan yang dinikahkan akan alami putus sekolah. Anak-anak itu juga belum memahami pentingnya perencanaan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak berdaya secara ekonomi. Kemudian siklus seperti itu akan berulang jika belum ada intervensi yang signifikan.
Menurut Veronica, intervensi yang dilakukan untuk membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perlu dilaksanakan dari hulu ke hilir.
Dari hulu, upaya pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dengan mendorong perempuan berpartisipasi dalam perencanaan program di akar rumput, yaitu dengan terlibat dan berperan aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat masyarakat terkecil.
“Kami juga mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput melalui kolaborasi antarkementerian/lembaga dan partisipasi masyarakat melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI). RBI akan menjadi community center bagi masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu, hingga lansia untuk beraktivitas, berolahraga, saling mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, dan mendorong kemandirian ekonomi,” tuturnya.
Veronica mengklaim kalau upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender juga telah diupayakan pemerintah di hilir. Upaya tersebut dilaksanakan melalui call center pengaduan kekerasan bagi perempuan dan anak SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang terintegrasi. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku dan efek jera bagi pelaku.
Senada dengan itu, Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Hassan Mohtashami menyampaikan diskriminasi terhadap perempuan telah dialami sejak perempuan dalam kandungan. Masih ada masyarakat di belahan dunia lain yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan.
Jika seorang ibu hamil anak perempuan, anak tersebut akan digugurkan. Praktik aborsi tersebut bukan hanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi dapat menyebabkan risiko pada kesehatan reproduksi ibu yang mengandung.
“Kesehatan reproduksi merupakan landasan bagi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hal itu juga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa, perdamaian keamanan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Hassan.
Hassan menyampaikan jika perempuan tidak dapat membuat keputusan untuk tubuhnya maka akan sulit bagi mereka mengupayakan kesetaraan gender. Seorang ibu akan disibukkan untuk melaksanakan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan mengurus anak. Padahal banyak masalah yang perlu diperhatikan perempuan seperti angka kematian ibu, kekerasan berbasis gender, dan upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi lainnya.
"Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan perlu menjadi perhatian bersama," tegas Hassan.
TERPOPULER