Infografis
"Tim Penyelidik KPK mendatangi rumah saudara N (Nopriansyah) dan saudara A dan menemukan serta mengamankan uang sebanyak Rp2,6 miliar yang merupakan uang komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh MFZ dan ASS," kata dia.
Untuk pihak penerima yakni NOP, FJ, UH, MFR, dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 12 b, dan Pasal 12 f, dan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta, dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 a, atau Pasal 5 Ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelayanan Publik Berjalan Normal
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah sebelumnya telah memastikan pelayanan publik di seluruh instansi di wilayahnya tetap berjalan normal pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala dinas jajarannya oleh KPK.
"Sejauh ini pelayanan publik di seluruh instansi jajaran Pemkab OKU tetap berjalan optimal," kata Bupati OKU Teddy Meilwansyah di Baturaja, Rabu.
Terkait OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR OKU pada Sabtu (15/3), Teddy mengaku prihatin.
Ia pun mengaku sangat mendukung penuh upaya KPK RI dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU.
"Kami sangat menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Profil 3 Anggota DPRD OKU Terjerat OTT KPK di OKU: Ada Kader PDIP dan PPP
