Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin menegaskan, jika dwifungsi TNI tak akan muncul lagi usai Revisi Undang-Undang TNI disahkan jadi Undang-undang. Ia juga menekankan, Indonesia tak akan kembali ke masa Orde Baru atau Orba.
"Tidak ada dwifungsi di Indonesia lagi, jangankan jasad, arwahnya pun udah enggak ada," kata Sjafrie di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Ia menekankan, orba tak akan muncul lagi dengan disahkannya RUU TNI. Pihaknya lewat regulasi ini hanya ingin menguatkan TNI.
"Nggak ada. Orde baru kita enggak pakai lagi. Sekarang adalah satu orde yang ingin menegakkan pembangunan kekuatan TNI yang hormat terhadap demokrasi dan supremasi sipil," ujarnya menegaskan.
Sementara itu, ia menyebut penekanan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap RUU TNI.
"Penekanan presiden ikuti peraturan yang berlaku. Sekarang kan sudah," katanya.
Sebelumnya, DPR RI akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang TNI dijadikan Undang-Undang. Hal itu dilakukan meski sejumlah penolakan terjadi dari berbagai kalangan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang.
Baca Juga: Menhan Sjafrie ke Pendemo Tolak RUU TNI: Terima Kasih
Kemudian Puan bertanya kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir apakah RUU TNI bisa disahkan sebagai Undang-Undang.
"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.
"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.
Yang Diuntungkan dari Pengesahan RUU TNI
DPR RI resmi mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna hari ini meskipun protes dari masyarakat masih terus berlanjut.
Revisi undang-undang itu banyak ditolak oleh masyarakat karena dikritik akan mengembalikan dwifungsi ABRI karena makin memberikan ruang anggota aktif TNI menduduki jabatan sipil.
