Militer Dilarang Berbisnis, Panglima TNI: Masih Ada Prajurit Ngojek dan Jualan Es, Disebut Bisnis?

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan tanggapannya terkait aturan larangan berbisnis bagi prajurit yang masih tertuang di dalam RUU TNI. 

Agus memberikan jawabannya dengan menyinggung soal ada prajuritnya yang masih mencari penghasil lain dengan menjadi ojek.

Tak hanya itu disebutnya juga ada anggotanya yang berjualan es dan makanan di kesatuannya masing-masing. Agus pun mempertanyakan apakah jualan kecil-kecilan masuk kategori TNI berbinis atau tidak.

"Pribadi, ya, jangan dibilang koperasi. Anggota saya masih ada yang ngojek kok. Masih ada yang jualan es. Jadi, ada yang jualan makanan untuk prajurit di satuannya. Masak itu disebut bisnis?" kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

Saat disinggung apakah itu artinya prajurit boleh berbisnis, Agus justru menyinggung masalah koperasi. Menurutnya, koperasi itu diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. 

"Ini nanti ada koperasi. Koperasi. Yang tadi sudah saya sampaikan. Koperasi untuk kesejahteraan," pungkasnya.

TNI Dilarang Berbisnis

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menegaskan, jika prajurit TNI tetap dilarang berbisnis hingga dilarang menjadi anggota partai politik meski Undang-Undang TNI direvisi dan disahkan kembali.

"Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota parpol, dan ada beberapa lagi, itu harus," kata Puan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Puan menyampaikan, jika TNI aktif hanya diperbolehkan untuk menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga. 

Di luar dari 14 K/L tersebut, menurut Puan, TNI aktif  harus mengundurkan diri dari kedinasan atau pensiun bila mau menjabat di jabatan sipil.

"Jadi jangan ada kecurigaan, jangan ada prasangka dulu, mari kami sama-sama baca dengan baik setelah UU ini disahkan," katanya.

Disahkan jadi UU

DPR tetap ngotot untuk mengesahkan RUU TNI menjadi UU meski menolak banyak protes dari publik. Gelombang protes terhadap penolakan RUU TNI itu juga menjalar ke sejumlah lokasi di Tanah Air, termasuk aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa di Gedung DPR RI, hari ini.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang. 

Kemudian Puan bertanya kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir apakah RUU TNI bisa disahkan sebagai Undang-Undang. 

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan. 

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.

Terkait demonstrasi penolakan RUU TNI, sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Gedung Parlemen. Aparat gabungan yang mengamankan aksi demonstrasi itu terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.