Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan yang dialaminya setelah melakukan wawancara bersama Connie Rahakundini dalam sebuah podcast di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Dalam sidang kali ini, Hasto duduk sebagai terdakwa dengan agenda penyampaian eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan, bahwa tayangan siniar tersebut disambut antusias oleh masyarakat sehingga ditonton oleh lebih dari empat juta orang. Dalam wawancara tersebut, Hasto menjelaskan Connie menyampaikan pesan bahwa Hasto akan menjadi tersangka.
”Saat itu, Prof. Connie menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang Merah Putih yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam Pilkada di beberapa wilayah yang ‘sudah dikondisikan’,” kata Hasto.
Usai podcast tersebut, Hasto mengaku mendapatkan tekanan pada periode 4 sampai 15 Desember 2024 menjelang pemecatan Presiden Ketujuh Joko Widodo oleh DPP PDIP.
“Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ujar Hasto.
Benar saja, Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus pada 24 Desember 2024 atau satu pekan setelah pemecatan Jokowi beserta putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution oleh PDIP. Dia juga menyoroti waktu penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada malam Natal.
”Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap,” kata Hasto.
Baca Juga: Siap-siap Bacakan Eksepsi di Sidang, Hasto PDIP Ramai Disambut Banyak Pendukung
Menurut dia, tekanan serupa juga terjadi pada partai politik lain, tetapi kemudian berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen tekanan.
Dakwaan Hasto
![Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto surat pembelaannya saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakara, Jumat (14/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/14/94796-sidang-hasto-kristiyanto.jpg)
Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
