REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan kalau saat ini sudah ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Dia menyebut, dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap digunakan menjadi Sekolah Rakyat tahap pertama yang dimulai Juli 2025.
"Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa," kata Gus Ipul usai rapat dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Kemensos, Jakarta pada Jumat (21/3/2025).
Dari total 211 titik tersebut, 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama berupa aset milik Kemensos. Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof.
Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi.
Meski demikian, Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun sebelum resmi digunakan, aset gedung-gedung itu akan lebih dulu disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu," ucap Gus Ipul.
Sekolah Rakyat itu menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memotong garis kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pendidikan. Sekolah dengan konsep asrama itu nantinya akan mendidik anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar bisa punya bekal pendidikan.
Gus Ipul menekankan kalau Sekolah Rakyat difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang berarti secara pendapatan maksimal Rp400 ribu sebulan. Dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kelompok itu masuk dalam peringkat desil 1.
Kendati begitu, jika kapasitas sekolah masih cukup, maka akan dilanjutkan seleksi murid pada anak-anak dari kelompok desil 2.
Diharapkan Penuhi Hak Pendidikan Anak
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Program Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi jutaan anak Indonesia yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
"KPAI berharap program ini dapat menjadi solusi pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia. Karena faktanya masih banyak anak Indonesia tidak sekolah atau putus sekolah. Oleh karena itu program ini harus memiliki konsep dan tata kelola yang komprehensif agar tujuan utamanya tercapai secara optimal dan berdampak luas," kata Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono sebagaimana dilansir Antara, Kamis (20/3).
Oleh karena itu, lanjutnya, program ini harus memiliki konsep dan tata kelola yang komprehensif agar tujuan utamanya tercapai secara optimal dan berdampak luas.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 4,2 juta anak.
Dari angka tersebut, kata dia, sebanyak 500 ribu anak tidak pernah bersekolah, 500 ribu anak putus sekolah pada 2023, dan 3,2 juta anak lainnya sudah tidak sekolah sejak tahun-tahun sebelumnya.
Berbagai faktor menyebabkan anak-anak tidak bersekolah, mulai dari persoalan ekonomi, keterbatasan akses, hingga korban kekerasan, dan eksploitasi.
Meski demikian KPAI menyoroti pentingnya tata kelola yang baik agar Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan yang telah ada.
"Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat malah mendislokasi layanan pendidikan yang sudah berjalan, seperti jalur afirmasi dalam SPMB atau pendidikan non-formal, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)," kata Aris Adi Leksono.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi antara kementerian terkait agar kebijakan ini tidak justru melemahkan sistem pendidikan yang sudah ada.
KPAI juga menyoroti pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani anak-anak dengan kerentanan khusus.
"Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu pemerintah perlu merancang profil lulusan yang memastikan keberlanjutan pendidikan mereka hingga dapat mandiri dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat," kata Aris Adi Leksono.
Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, menurut dia, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi langkah strategis dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
TERPOPULER
