Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Hal itu dia sampaikan usai pertemuannya dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono.
“Intinya adalah pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Dia berharap KPK bisa melakukan pengawasan terhadap semua barang milik daerah melalui program area monitoring center for prevention untuk pencegahan.
“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” ujar politikus PDIP itu.
Dia berharap pengelolaan Pemprov Jakarta bisa lebih baik dengan bantuan KPK, khususnya agar bisa terhindar dari tindak pidana korupsi (tipikor).
“Apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur,” tandas Pramono.
Sambangi KPK
Sebelumnya Pramono Anung mendatangi Kantor KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Ketua KPK Ikut Dengarkan Taklimat Presiden di Istana, Apa Arahan Prabowo Lembaga Antirasuah?
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Pramono terlihat mengenakan pakaian dinas harian (PDH) PNS berwarna cokelat saat turun dari mobil pada pukul 12.22 WIB.
Saat tiba, Pramono langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa serta sejumlah pejabat dinas Pemprov DKI Jakarta.
Mereka tampak saling bersalaman dan menyapa saat masih berada di lobi Gedung Merah Putih KPK.
Pramono menjelaskan bahwa kehadirannya ini bertujuan untuk bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan jajarannya selaku pimpinan KPK.
"Mau ketemu pimpinan KPK," kata Pramono, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Meski begitu, Pramono enggan menjelaskan lebih rinci mengenai pembahasan yang akan dilakukan bersama pimpinan KPK pada agenda pertemuan tersebut.
