REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan reciprocal tariff atau tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi menghantam sektor ekspor unggulan Indonesia.
Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menyebutkan, beberapa sektor yang paling akan berdampak seperti tekstil, alas kaki, dan produk furnitur.
Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Tarif yang diberlakukan untuk Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia lain, seperti Malaysia (24 persen), Singapura (10 persen), India (26 persen), Filipina (17 persen), dan Jepang (24 persen).
"Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan," jelas Eisha dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/4/2025).
INDEF menilai bahwa kebijakan proteksionisme yang ditempuh Trump bertujuan untuk mendorong produksi dalam negeri dan membuka lapangan kerja di AS.
Namun bagi negara-negara eksportir, kebijakan itu berisiko besar menurunkan volume perdagangan dan memperlemah sektor industri padat karya.
Termasuk Indonesia yang berpotensi merasakan dampaknya. Terlebih secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.
"Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi," katanya.
Negara Asia Terdampak Lebih Keras
Sebelumnya diberitakan, Kepala Asia-Pasifik di Capital Economics Marcel Thieliant mengemukakan bahwa tarif timbal balik yang diberlakukan Donald Trump akan membuat ekonomi negara-negara di Asia terdampak lebih keras.
"Ekonomi Asia akan terpukul lebih keras daripada kebanyakan negara lain oleh tarif timbal balik AS. Ekonomi Asia tidak hanya menghadapi tarif yang lebih tinggi daripada banyak negara lain, tetapi juga lebih bergantung pada permintaan barang AS daripada kebanyakan negara lain," katanya seperti dilansir Reuters, Kamis (3/4/2025).
Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi tersebut setelah rapat kabinet darurat pada Kamis pagi, kata media pemerintah.
Ia mencatat target pertumbuhan 8 persen negara itu untuk tahun ini tetap tidak berubah.
"Model pertumbuhan Vietnam yang didorong ekspor telah sangat berhasil, menarik perusahaan multinasional Namun, tarif AS sebesar 46 persen akan secara langsung menantang model ini," kata Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam.
Vietnam telah membuat beberapa konsesi kepada Washington untuk menghindari tarif, dan kemungkinan akan menawarkan lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang.
TERPOPULER
