REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah belum memutuskan gaji guru Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebutkan kalau keputusan itu masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
"Kami belum bisa (sampaikan angkanya), tapi sudah kami mulai hitung. Mulai hitung yang paling tepat, yang memang juga sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Kendati begitu, Gus Ipul menyampaikan kalau pemerintah berusaha untuk memberikan gaji yang layak bahkan lebih dari upah minimum regional (UMR).
"Ya harapan kita lebih lah ya, lebih dari UMR. Sedang disimulasikan ya. Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada sih beberapa," ujarnya.
Mengenai waktu rekrutmen tersebut, Gus Ipul menyebut kalau pendaftaran guru belum dimulai. Karena tim formatur Sekolah Rakyat masih melakukan pemetaan terkait data guru dan calon murid berdasarkan lokasi Sekolah Rakyat. Hingga saat ini baru ada 53 lokasi di seluruh Indonesia yang dipastikan siap digunakan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ini.
"Sekarang ini di 53 tempat sudah dipetakan itu. Sekarang dalam proses Kementerian Dikdasmen dengan kita sudah ada komunikasi untuk memetakan data guru-guru yang berada di sekitar sekolah yang mau kita selenggarakan. Kita prioritaskan yang ada di Kabupaten," ujarnya.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa guru Sekolah Rakyat harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemudian para tenaga pendidik itu juga harus bersedia untuk mengajar fulltime dan selalu berada di sekolah karena sistem yang dibangun berupa boarding atau asrama. Guru-guru itu juga nantinya harus bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
Wajib Kerja Fulltime tapip Bukan PNS
Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya memastikan proses rekrutmen guru itu nantinya akan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti.
Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi. Mu'ti menyampaikan, guru Sekolah Rakyat harus bersedia untuk mengajar fulltime dan selalu berada di sekolah karena sistem yang dibangun berupa boarding atau asrama. Guru-guru itu juga nantinya harus bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata Mu'ti.
Terkait kurikulum, Mu'ti menyampaikan bahwa akan digunakan pada Sekolah Rakyat berbasis individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit," katanya.
Selain itu, setiap siswa juga memiliki capaian belajarnya masing-masing. Kendati begitu, Mu'ti menekankan bahwa konsep multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja. Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.
"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," jelas Mu'ti.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," pungkas Mu'ti.
TERPOPULER