Suara.com - Mahkamah Agung (MA) akan menerapkan sistem robotic melalui aplikasi Smart Majelis untuk menetapkan susunan majelis hakim. Penerapan sistem robotic itu imbas skandal suap hakim atas putusan lepas atau ontslag dalam kasus korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi.
Juru Bicara MA Yanto menjelaskan penggunaan teknologi itu akan mulai diberlakukan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.
“MA segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotic (Smart Majelis) pada pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat banding," kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Dia menjelaskan sistem robotic ini sama seperti yang saat ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk menyusun majelis hakim. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir celah korupsi yang terjadi.
"Sebagaimana yang telah diterapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption," ujar Yanto.
Djuyamto cs Resmi Dipecat
Diberitakan sebelumnya, MA menegaskan hakim dan panitera yang terjerat kasus dugaan suap terkait vonis lepas atau ontslag pada dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO di Tipikor Jakarta Pusat diberhentikan sementara.
“Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara,” kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin.
Meski begitu, dia menjelaskan pemberhentian tetap akan diberlakukan jika para tersangka terbukti melakukan suap dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), akan diberhentikan tetap,” ujar Yanto.
Skandal Putusan Lepas Kasus CPO
Diberitakan sebelumnya, tiga orang hakim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Penetapan tersangka itu karena ketiga hakim itu terlibat suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam kasus korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi.
Adapun ketiga orang tersangka kali ini yakni Djumyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, ketiga hakim tersebut terbukti menerima uang untuk penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani di Pengadilan Jakarta Pusat.
“ABS, selaku hakim pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. AM dan DJU yang bersangkutan hakim hakim Pengadilan Negeri Jaksel. Yang saat itu yang bersangkutan menjadi ketua majelis hakim,” kata Abdul Qohar, di Kejaksaan Agung, Senin (14/3/2025) dini hari.
TERPOPULER
