Jadi 'Penghubung' dalam Vonis Ontslag Kasus CPO, Panitera PN Jakpus Kecipratan USD 50 Ribu

Suara.com - Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan empat hakim dalam dugaan perkara vonis lepas atau otnslag dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, selain empat hakim, pihaknya juga menetapkan seorang Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Wahyu Gunawan dan dua kuasa hukum dari pihak korporasi yang sedang berkasus, Marcella Santoso dan Ariyanto alias Ary Bakri.

Qohar mengatakan bahwa kasus tersebut bermula saat Marcella dan Ary Bakri ingin melakukan pemufakatan jahat dalam putusan pengadilan. Mereka meminta kepada hakim agar kliennya bisa mendapatkan vonis ontslag.

Ary Bakri kemudian menemui seorang panitera bernama Wahyu Gunawan. Wahyu kemudian menjadi penghubung agar niat jahatnya bisa terlaksana.

“Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanta sebesar USD50 ribu sebagai jasa penghubung,” kata Qohar, Senin (14/2/4/2025).

Upah tersebut diberikan usai Wahyu Gunawan memberikan uang senilai Rp60 miliar kepada Arif Nuryanta, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang tersebut digunakan dalam upaya suap agar perkara ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan.

Arif kemudian mengatur komposisi hakim untuk memimpin jalannya sidang. Djumyanto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom kemudian ditunjuk sebagai majelis hakim. Djumyanto kemudian juga ditunjuk sebagai ketua majelis hakim.

Arif kemudian memberikan uang seniai Rp4,5 miliar kepada tiga orang hakim tersebut.

Ketiganya diminta untuk membaca berkas perkara CPO dengan terdakwa korporasi, Arif juga menyampaikan agar perkara ini mendapat vonis lepas.

“Uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada kedua orang tersebut agar perkara diatensi,” ujarnya.

Selanjutnya, Arif kembalikan memberikan uang kepada tiga hakim tersebut senilai Rp18 miliar dalam pecahan uang Dolar Amerika Serikat kepada Djumyanto selaku ketua majelis hakim.

Djumyanto kemudian membagi uang tersebut kepada Agam senilai senilai Rp4,5 miliar, kemudian Ali senilai Rp5 miliar. Sementara Djumyanto, lanjut Qohar, mendapat uang senilai Rp6 miliar.

Tiga Hakim Jadi Tersangka

Kejagung sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ketiganya merupakan hakim yang memimpin jalannya sidang di Pengadilan Tipikor. Adapun ketiga hakim tersebut, yakni Djumyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa perkara ini bermula ketika pengacara terdakwa, Ariyanto alias Ary Bakri bertemu dengan Wahyu Gunawan selaku panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemufakatan perkara dugaan korupsi ekspor minyak mentah.

Aryanto menyampaikan ke Wahyu Gunawan bakal memberikan uang senilai Rp20 miliar untuk mengurus perkara agar bisa ontslag atau vonis lepas.

Wahyu Gunawan kemudian menyampaikan hal ini ke Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Arif kemudian menyetujui hal ini, namun ia meminta uang senilai Rp60 miliar. Wahyu Gunawan kemudian menyampaikan itu ke Ariyanto.

Ariyanto pun menyetujui hal ini, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Wahyu. Wahyu selanjutnya menyerahkan uang itu ke Arif, usai menjadi penghubung, Arif kemudian memberikan Wahyu Gunawan uang senilai USD50 ribu.

Usai penetapan sidang, Arif kemudian memanggil ketiga hakim yang akan mengadili perkara ini. Arif kemudian menyerahkan uang senilai Rp4,5 miliar kepada tiga orang hakim melalui Agam Syarif Baharuddin untuk dibagi rata kepada dua hakim lainnya.

“Uang tersebut diberikan agar perkara diatensi,” kata Qohar, pada Senin (14/4/2025) dini hari.

Arif kembali menyerahkan uang senilai Rp18 miliar untuk dibagikan lagi kepada ketiga hakim tersebut. Uang tersebut diserahkan kepada Djumyanto selaku ketua majelis hakim.

Kemudian oleh Djumyanto, uang tersebut dibagikan kepada Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

Adapun besaran pembagian tersebut yakni, Agam Syarif Baharudin senilai Rp4,5 miliar, Ali Muhtarom senilai Rp5 miliar. Sementara Djumyanto sendiri mendapat Rp6 miliar.

“Ketiga hakim tersebut mengetahui uang tersebut perkara ini diputus putusan ontslag,” jelasnya.

Ketiga orang tersangka terancam dijerat Pasal 12 huruf c juncto pasal 12B, jo pasal 6 ayat 2, jo pasal 18 UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP