Suara.com - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengaku tak pernah ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal keterkaitan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi tersangka.
Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.
“Apakah Saudara sebagai saksi atau juga sebagai tersangka, diperiksa terkait dengan adanya penerimaan hadiah atau janji dari terdakwa (Hasto)? Dalam kaitannya pemeriksaan Saudara saksi sebagai tersangka, pernah nggak?” kata Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
“Nggak,” jawab Wahyu.
“Tidak pernah. Saat Saudara diperiksa sebagai tersangka, apakah ada pertanyaan yang spesifik dari pihak penyidik mengenai apa yg dilakukan oleh terdakwa Hasto Kristiyanto?” lanjut Maqdir.
“Tidak ada,” sahut Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengaku mendapatkan uang suap itu dari eks anggota Bawaslu sekaligus mantan terpidana kasus suap Agustiani Tio Fridelina.
“Seingat saya Bu Tio melaksanakan itu terkait dengan tugas kepartaian tetapi terkait dengan sumber uang dari mana, Bu Tio tidak pernah menyampaikan ke saya,” tutur Wahyu.
“Apakah Tio juga pernah menyampaikan ke saksi sumber uang itu dari mana?” cecar Maqdir.
“Tidak, bahkan saya pernah bertanya kepada Bu Tio, Bu Tio pun tidak tahu,” tandas Wahyu.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
TERPOPULER
