REGIONAL:
- Negara-negara Eropa utama seperti Jerman dan Italia menolak permintaan militer AS di Selat Hormuz karena bukan perang mereka.
- Penolakan ini muncul setelah Iran merespons serangan AS-Israel dengan melumpuhkan lalu lintas tanker minyak vital dunia.
- Uni Eropa mencari solusi diplomatik, termasuk mereplikasi kesepakatan ekspor gandum untuk menjamin navigasi aman tanker minyak.
Suara.com - Gelombang penolakan dari negara-negara sekutu Amerika Serikat (AS) terus bermunculan terkait permintaan Presiden Donald Trump untuk memberikan dukungan militer di Selat Hormuz.
Sejumlah negara Eropa secara tegas menyatakan tidak memiliki rencana dalam waktu dekat untuk mengirim kapal perang guna membuka blokade jalur vital tersebut.
Desakan Trump muncul setelah Iran merespons serangan gabungan AS-Israel dengan mengerahkan drone, rudal, dan ranjau laut yang melumpuhkan lalu lintas tanker minyak dunia. Namun, sekutu utama AS di Eropa tampaknya enggan terseret lebih jauh ke dalam konflik tersebut.
Jerman dan Italia: "Ini Bukan Perang Kami"
Jerman memimpin penolakan dengan pernyataan keras dari Menteri Pertahanan Boris Pistorius. Ia mempertanyakan efektivitas pengiriman kapal fregat Eropa ke wilayah yang bahkan sulit dikendalikan oleh Angkatan Laut AS yang jauh lebih kuat.
"Ini bukan perang kami, kami tidak memulainya," tegas Pistorius di Berlin, Senin (16/3/2026), dikutip via reuters.
Senada dengan itu, juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, menekankan bahwa AS maupun Israel tidak pernah berkonsultasi dengan Eropa sebelum memulai perang. Ia juga mengingatkan bahwa Washington sejak awal menyatakan bantuan Eropa tidak diperlukan.
Dari Milan, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini juga menegaskan posisi negaranya. "Italia tidak sedang berperang dengan siapa pun.
Mengirim kapal militer ke zona perang berarti ikut serta dalam peperangan tersebut," ujarnya. Spanyol juga menyatakan hal serupa, dengan menolak tindakan apa pun yang dapat memicu eskalasi konflik.
Meskipun enggan terlibat dalam pertempuran langsung, beberapa negara menunjukkan sikap yang lebih diplomatis:
Inggris: Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam rencana kolektif demi menjamin kebebasan navigasi. Ia mengisyaratkan penggunaan sistem pemburu ranjau otonom milik Inggris, namun tetap menekankan bahwa negaranya tidak ingin terseret dalam perang yang lebih luas.
Denmark: Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen menyarankan agar Eropa tetap terbuka terhadap kemungkinan kontribusi selama tujuannya adalah deeskalasi, meskipun Denmark tidak menyetujui peperangan yang sedang terjadi.
Belanda: Menteri Luar Negeri Tom Berendsen menyebutkan bahwa setiap keputusan militer di Teluk membutuhkan waktu lama untuk disusun kerangka kerjanya dan saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan PBB untuk mereplikasi kesepakatan ekspor gandum yang pernah digunakan saat perang Ukraina-Rusia. Skema ini diharapkan bisa menjadi solusi jalur aman bagi tanker minyak di Selat Hormuz.
Selain itu, Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah mandat misi angkatan laut Aspides—yang saat ini beroperasi di Laut Merah untuk melawan Houthi—agar cakupannya diperluas hingga ke Selat Hormuz.
Namun, rencana ini menemui kendala awal setelah Yunani, yang memimpin misi tersebut, menyatakan akan tetap membatasi partisipasinya hanya di wilayah Laut Merah.
Tekanan Trump terhadap anggota NATO terus meningkat dengan ancaman konsekuensi bagi aliansi jika mereka gagal membantu Washington.
Meski demikian, mayoritas negara Eropa saat ini lebih memilih untuk bersikap waspada dan memprioritaskan upaya penurunan ketegangan daripada pengerahan kekuatan militer.
TERPOPULER