Suara.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojek online yang terjadi di sejumlah kota terhadap aplikator Grab mendapat sorotan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebeneizer.
"Aplikator-aplikator asing ini dengan mengedepankan kesejahteraan para drivernya. Kami akan buat aturan di kemnaker untuk lebih mensejahterakan para driver-driver ojek online," ujar Noel, sapaan Imannuel Ebeneizer kepada media, Jumat (18/4/2025).
Tak hanya itu, ia menekankan bahwa dengan menggunakan istilah 'mitra', maka kedua belah pihak, baik aplikator maupun pengemudi online, harus sama-sama untung. Bukan kemudian merugikan satu pihak, yakni pengemudi online yang diposisikan sebagai mitra.
Noel sendiri menyatakan dukungannya secara penuh terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi Grab di sejumlah kota yang terjadi pada Kamis kemarin.
Meski begitu, ia meminta kepada pengemudi online yang melakukan aksi untuk tetap menjaga kondusivitas.
"Sebagai pemerintah, kami akan komunikasikan dengan aplikator. Saya mendukung driver Grab unjuk rasa tetapi harus dengan cara-cara elegan dan tanpa kekerasan”
Sebelumnya dilaporkan, ratusan mitra pengemudi Grab menggelar demonstrasi di beberapa kota seperti di Cirebon, Semarang, Mataram dan Kupang.
Tuntutan
Massa aksi menuntut Grab untuk menghapus 'paket hemat' atau layanan 'Grab Hemat' yang sudah mulai diberlakukan sejak 17 Januari 2025 silam.
Keberadaan paket hemat yang menjadi program Grab tersebut disinyalir merugikan pengemudi online yang merupakan mitra mereka. Keberadaan program tersebut membuat mitra Gran semakin merugi karena pendapatan mereka kian berkurang.
Sementara itu, aksi mitra Grab di Mataram menggeruduk dan menyegel Kantor Grab. Peserta aksi bahkan mendesak agar Grab diusir dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Koordinator aksi, Rudy Santono menjelaskan bahwa aksi yang mereka lakukan dimulai sejak Senin lalu. Saat itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Grab Mataram.
Meski diberi waktu 3x24 jam untuk merespon tuntutan para pendemi, hingga batas akhir waktu yang ditentukan, Kamis (17/4/2025), Manajemen Grab Mataram masih menutup diri untuk merespons tuntutan para mitra.
Lantaran tak ada kepastian jawaban, massa aksi dari pengemudi Grab melakuan penyegelan Kantor Grab di Kota Mataram.
"Kalau tuntutan tidak dipenuhi, jangan ada Grab di Lombok. Gak masalah, kita masih punya aplikasi yang lain. Ndak perlu ada Grab di Lombok kalau dia masih merugikan teman-teman ojol dan driver online," kata Rudy usai aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/4/2025).
TERPOPULER
