Ngadu ke DPR, Koalisi Ojol Nasional Minta Dibuatkan Payung Hukum: Tolong Perhatikan Kami

Rabu, 23 April 2025 | 13:10 WIB
Ngadu ke DPR, Koalisi Ojol Nasional Minta Dibuatkan Payung Hukum: Tolong Perhatikan Kami
Koalisi Ojol Nasional mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dan diterima lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (tangkap layar)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpisah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imanuel Ebenezer mengatakan bakal memanggil seluruh aplikator ojek online buntut Bantuan Hari Raya (BHR). Pasalnya hampir setiap pengemudi hanya menerima BHR senilai Rp50 ribu, bahkan ada pengemudi Ojol yang sama sekali belum menerima BHR.

Sebagai ilustrasi PSBB Jakarta: Ojek online membawa penumpang melintas di kawasan Palmerah, Jakarta, Selasa (7/4). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Sebagai ilustrasi PSBB Jakarta: Ojek online membawa penumpang melintas di kawasan Palmerah, Jakarta, Selasa (7/4). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

“Bayangkan, mereka bukan dikasih Rp50 ribu aja. Bahkan masih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan sama sekali. Jadi tingkat rakusnya sudah terlalu kelewatan,” katanya, di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).

Pria yang karib disapa Noel ini mengaku, pihaknya bakal segera memanggil pihak aplikator Ojol terkait hal ini, meski demikian ia belum tahu waktu yang pasti untuk memanggil mereka.

Noel juga geram lantaran merasa Prabowo Subianto selaku Kepala Negara ikut dikibuli oleh perusahaan penyedia jasa layanan trasnportasi. Tak hanya Prabowo, lanjut Noel, Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan juga dibohongi.

“Secepatnya kita akan panggil ke kantor kita. Yang jelas gini, Negara dibohongi, Presiden saya dibohongin, Menteri saya dibohongin, rakyat dibohongin, driver ojek online dibohongin. Dan kita akan tuntut itu,” tegas Noel.

Selain memanggil para aplikator, lanjut Noel, pihaknya juga bakal melakukan audit terhadap penyedia jasa layanan tersebut.

“Soal tuntutan kita lihat nanti, yang jelas akan kita panggil. Kalau perlu kita audit tuh, kita lihat pajaknya,” ucapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI