Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hibah senilai 6 juta dolar AS atau sekitar Rp 101,2 miliar (kurs Rp 16.870) kepada Pemerintah Fiji menuai reaksi beragam dari masyarakat.
Komitmen tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24/4/2025).
Dalam pernyataannya, Rabuka menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan Indonesia yang dinilai sangat berarti bagi negaranya. Ia menekankan bahwa hibah ini membebaskan Fiji dari beban utang.
"Kami sangat menghargai hibah Anda sebesar 12 juta dollar Fiji, yang setara dengan sekitar 6 juta dollar AS, yang merupakan hibah yang besar bagi Fiji, khususnya sebagai hibah," kata Rabuka.
Tak hanya itu, Rabuka juga menyambut baik langkah Indonesia yang melakukan penyelesaian pembangunan pusat pelatihan pertanian yang akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan regional di daerah Rakiraki.
Namun, di dalam negeri, reaksi publik justru menunjukkan ketidakpuasan. Warganet mempertanyakan keputusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran besar untuk negara lain, sementara sektor pertanian nasional masih menghadapi tantangan yang mendesak dan belum terselesaikan.
Respons Publik: Solidaritas Luar Negeri atau Abaikan Petani Sendiri?
Kritik dari masyarakat mengemuka di platform media sosial, khususnya X (dulu Twitter), yang dipenuhi keluhan serta sindiran tajam terhadap kebijakan tersebut.
Banyak yang membandingkan kondisi petani Indonesia yang tengah berjuang dengan keterbatasan pupuk, akses pasar, serta harga kebutuhan produksi yang kian tinggi.
Baca Juga: Diutus Prabowo Melayat Paus: Jokowi, Thomas, Pigai, hingga Ignasius Jonan Terbang ke Vatikan
"Rakyat diminta untuk berhemat, bahkan yang doyan pedes aja diminta kurangi beli cabe karena mahal. Sementara uang pajak kita dihibahkan untuk negara lain. Kalian ikhlas? Gue sih kagak..." tulis akun @ari****.
Akun lain, @dwi****, menambahkan, "Disini petani udah kayak mati-matian, pupuk langka dan mahal, sok-sokan bantu negara lain, kemarin ada ibu sedang sakit aja rela datang beli pupuk karena gak bisa diwakilkan."
Keresahan semacam ini mencerminkan kegelisahan publik atas prioritas pembangunan pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan realitas domestik.
Di tengah tekanan ekonomi dan penghematan anggaran, publik menilai bahwa seharusnya dana sebesar itu dialokasikan terlebih dahulu untuk membenahi sektor pertanian nasional.
Kondisi Pertanian Nasional: Masih Jauh dari Ideal
Sektor pertanian Indonesia selama beberapa tahun terakhir dihadapkan pada berbagai persoalan struktural.
