Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Tebus 117 Ijazah Siswa, Habiskan Dana Rp596 JutaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaksanakan program penebusan ijazah tahap I pada Jumat (25/4/2025). Ijazah ini milik para alumni yang tertahan karena belum menyelesaikan tunggakan biaya sekolah.
Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Bidang Komunikasi, Chico Hakim. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung-Rano Karno saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Telah dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan pendidikan penebusan ijazah tahap I kepada sebanyak 117 penerima bantuan," ujar Chico kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
"Dengan nilai Rp596.422.200 yang dilaksanakan di Auditorium Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan," lanjutnya.
Chico mengatakan, program ini merupakan kerja sama Pemprov DKI dengan Baznas-Bazis DKI Jakarta. Para lulusan penerima manfaat menghadiri langsung kegiatan itu.
Rencananya bakal diadakan program penebusan ijazah tahap II dalam waktu dekat. Rencananya, ada 250 alumni yang akan menerima bantuan pendidikan ini.
Namun, ia belum merinci berapa dana yang diperlukan untuk program penebusan ijazah tahap II itu.
"Untuk tahap II dengan calon penerima manfaat lebih kurang 250 lulusan, siap diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025," tuturnya.
Janji 100 Hari Pramono
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jakarta Hari Sabtu, Buka atau Tidak?
Sebelumnya, Chico menyebut rencana penebusan ijazah siswa menjadi salah satu program yang sudah dibahas tim transisi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, hal ini masuk dalam program 100 hari pertama kerja Pramono-Rano.
Sebagai langkah awal, Pemprov akan membuka kanal atau posko pelaporan bagi warga Jakarta yang ijazahnya tertahan di sekolah karena menunggak biaya SPP. Kemudian, tim yang bertugas akan melakukan verifikasi sebelum masuk ke tahap akhir pelunasan.
“Bertahap, ya. Tidak bisa satu hari itu semuanya, kan harus dicari yang mana orang-orangnya, harus melaporkan, nanti akan ada proses-proses itu. Tapi pokoknya, Mas Pram enggak mau ijazah ada ditahan karena enggak bayar uang SPP, dan dia akan tebus,” ujar Chico.
Pernyataan Chico juga ditegaskan oleh Pramono Anung. Dia menyatakan akan memenuhi janji politiknya pada 100 hari pertama setelah dilantik. Ia berharap program yang sudah disusun bersama wakilnya, Rano Karno atau Bang Doel bisa segera dirasakan masyarakat.
"Apa yang saya akan kerjakan dengan Bang Doel selama 100 hari, kami akan memenuhi janji-janji politik karena janji-janji politik saya dan Bang Doel adalah hal-hal yang bukan luar biasa tetapi apa yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jakarta," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/2) lalu.
Pramono menyinggung ada beberapa hal yang bakal diperbaiki, misalnya penerapan program Kartu Jakarta Pintar. Banyak masalah bakal diselesaikan.
"Termasuk di dalamnya adalah ijazah-ijazah yang ditahan di seluruh dinas SD, SMP, SMA di Jakarta akan kami putihkan dalam waktu 100 hari itu," tegasnya.
Selain itu, kasus ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah di Jakarta karena orangtua tidak mampu membayar uang sekolah menjadi perhatian DPRD DKI. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bahkan menerima banyak laporan ini.
"Jangan Dinas Pendidikan sekolah negeri (saja), sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Senin (29/7/2024).
Jhonny mengatakan banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar.
Ia menyebut berdasarkan laporan yang ada jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp 800 juta lebih.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.
