Ratusan Organisasi Perempuan Bersatu Kawal Prabowo-Gibran: Apa Agendanya?

Suara.com - Kongres Pejuang Perempuan Indonesia atau KPPI bersama lebih dari 130 organisasi perempuan nasional berkolaborasi mewujudkan Indonesia maju dengan pemberdayaan perempuan.

Ketua Panitia KPPI Sinda Sutadisastra menjelaskan kolaborasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan energi perempuan dari seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sinda dalam kegiatan Kongres bertemakan ‘Kesetaraan dan Kemandirian’ yang digelar di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta.

“Kita ingin menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kerjasama diantara 130 organisasi yang hadir, bahwa pemerintahan saat ini harus dikawal, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam 130 organisasi ini harus ikut serta,” kata Sinda, dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

“Kita harus diberdayakan, kita harus bersama-sama memajukan bangsa kita,” sambung dia.

Pada kesempatan yang sama, Sinda juga mengajak lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai latar belakang yang hadir dalam acara ini untuk melupakan konstetasi Pilpres 2024, lalu.

Dia mengajak para aktivis agar pertemuan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi kaum perempuan Indonesia mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumung Raka.

“Kita tetap menjadi aktivis politik, dan kita tetap satu dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran,” ujar Sinda.

Dia juga mengungkapan, bahwa tantangan kaum perempuan di era saat ini jauh lebih besar sehingga perempuan harus lebih kompeten.

“Jadi tantangan perempuan itu luar biasa, dan perempuan kini itu harus lebih cepat, dan lebih banyak persaingan. Jadi perempuan-perempuan sekarang itu hebat,” ucap Sinda.

Lebih lanjut, Sinda juga menyoroti perilaksu kekerasan yang dialami perempuan. Dia berharap dengan berkumpulnya para aktivis perempuan dari berbagai organisasi ini bisa melahirkan sebuah terobosoan dalam menghadapi tantangan perempuan, baik secara fisik maupun secara ekonomi

“Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,” tutur Sinda.

Kongres ini membahas beberapa tema strategis, seperti peran perempuan dalam pembentukan sentra ekonomi, sosial, dan budaya, AI dan kearifan lokal, advokasi hukum, program makan bergizi anak sekolah, gerakan digital perempuan, dan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi dan politik.

“Ini harus mencapai kesepakatan untuk kita bekerja sama dan bisa membangun bangsa Indonesia,” tuturnya.

Kesetaraan Gender Masih Jadi Tantangan

Sebelumnya diberitakan, perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia. Namun, ruang bagi mereka untuk berkembang, memimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa masih belum sepenuhnya terbuka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterwakilan di posisi strategis, hingga beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut konferensi Women Empowerment Conference (WEC) 2025 sebagai momentum strategis dalam mendorong kepemimpinan perempuan.

Menurutnya, hingga kini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih belum memenuhi target nasional sebesar 30 persen.

“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani dalam konferensi pers WEC 2025 di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Amurwani menyoroti masih lebarnya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai data BPS lainnya. Diskriminasi terhadap perempuan, baik secara struktural maupun kultural, masih kerap terjadi.

Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi yang berkelanjutan, termasuk melalui peran publik figur seperti Puteri Indonesia, untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Ia juga menyoroti rendahnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal.

Padahal banyak perempuan yang berkontribusi secara aktif sebagai pelaku UMKM, pengrajin, hingga pekerja rumahan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.

“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan memiliki nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui program-program seperti Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan,” katanya.