Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dibina. Menurutnya, TNI boleh saja menberikan bantuan untuk kebijakan Dedi tersebut. Hanya saja, ia mewanti-wanti agar tugas pokok TNI jangan terganggu.
"Tentu permintaan itu bertujuan baik dalam rangka mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, selain menjaga tupoksi, pelibatan TNI juga tidak boleh mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya.
"Tidak boleh juga mengganggu latihan atau hal-hal lain di lingkungan TNI," katanya.
Terkait teknis pelatihan di barak tentara, TB Hasanuddin juga meminta agar dikomunikasikan lebih lanjut dengan pejabat yang memahami atau pakar di bidang pendidikan.
Ia menegaskan pentingnya tetap memperhatikan pendekatan pendidikan yang tepat, agar program pembinaan tetap sesuai dengan kaidah mendidik, bukan menakut-nakuti.
Dedi Mulyadi Ancam Kirim Siswa ke Barak Militer
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
Baca Juga: Bawa Saksi ke Polisi, Relawan Tepis Polisikan Roy Suryo Cs karena Arahan Jokowi: Ini Murni...
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya di Bandung pada Minggu (27/4/2025), dikutip via Antara.
Menurut rencana, siswa-siswa yang terpilih akan mengikuti program pendidikan karakter di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, dengan prioritas pada siswa yang dinilai sulit dibina di lingkungan sekolah atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Program pembinaan di barak militer ini akan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa.
"Selama enam bulan, siswa akan dibina secara intensif di barak dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas Dedi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman hidup yang berbeda bagi para siswa, dengan penekanan pada disiplin, tanggung jawab, dan pembentukan karakter yang kuat.
Pembiayaan program pendidikan karakter ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pembinaan siswa bermasalah, Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan dan kualitas guru di Jawa Barat. Beliau menekankan pentingnya proses rekrutmen guru yang transparan dan profesional.
"Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur Dedi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru-guru di Jawa Barat memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam mendidik generasi muda.
Program pendidikan karakter di barak militer ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung program ini sebagai langkah tegas untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah dan membentuk generasi muda yang lebih disiplin.
