Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk segera lakukan perombakan kabinet atau reshuffle menteri untuk menyikapi situasi global yang tengah terjadi perang dingin perdagangan global antara Amerika Serikat versus Tiongkok.
Pengamat politik, Rocky Gerung memperingati kalau Prabowo perlu hati-hati dalam memilih menteri di tengah situasi ekonomi global yang masih tidak stabil saat ini.
"Jadi kalau terjadi reshuffle itu bukan sekadar mengganti orang yang yang tidak berwawasan atau gagal untuk menyelenggarakan visi dari Presiden Prabowo. Tapi juga orang yang betul-betul secara ideologis paham jenis kebijakan baru atau jenis ekonomi baru menghadapi situasi perang dagang ini," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Suara.com dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Kamis (29/4/2025).
Rocky Gerung beranggapan kalau Prabowo memang sudah seharusnya segera merombak jajaran kabinetnya. Karena susunan Kabinet Merah Putih saat ini dinilai sudah tidak mampu menyusun kebijakan ekonomi, politik, juga pertahanan.
![Tangkap Layar [Youtube Rocky Gerung Official]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/10/47860-rocky-gerung.jpg)
Ketegangan politik global, salah satunya dipicu karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, menurut Rocky, cukup jadi pemicu Prabowo untuk merevisi kabinet dan memastikan jajaran anak buahnya bisa bekerja untuk menjaga stabilitas dalam negeri juga memiliki pengetahuan tentang global politik.
Rocky Gerung menyebutkan, pada akhirnya setiap anggota kabinet tersebut yang akan jadi sumbu untuk lakukan bergai negosiasi, seperti negosiasi ekonomi, politik, hak asasi manusia, hingga lingkungan di dalam forum internasional.
"Maka setiap menteri kabinet itu harus orang yang juga punya perspektif global security," ucapnya.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengkritisi bahwa kabinet Prabowo bahkan juga penasihat presiden saat ini belum memahami situasi global yang mengarah pada kondisi perang dingin perdagangan.
"Kita masuk di dalam kajian realisme dalam politik internasional yang menganggap bahwa national interest itu tidak mungkin lagi dinegosiasikan bahwa keinginan untuk masuk dalam perdagangan, tata perdagangan dunia yang adil itu tidak mungkin lagi dilanjutkan," pungkasnya.
Baca Juga: Klaim Bakai Pilih Ketum Baru Lewat e-Vote, PSI: Bukan Partai Milik Keluarga
Prabowo Didesak Segera Reshuffle Kabinet
