REGIONAL:
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG belakangan banyak dikritik. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah sejak program ini diluncurkan. Bahkan tak sedikit yang meminta MBG untuk disetop sementara waktu.
MBG menjadi sorotan usai adanya kendala pembayaran mitra dapur MBG yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan. Bahkan, kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur, Jawa Barat membuat program MBG semakin diragukan.
Menanggapi hal itu, Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR) menilai wacana agar MBG dihentikan dapat menimbulkan kerugian, terutama adalah anak-anak dari keluarga rentan yang mengharapkan dukungan negara untuk bertahan hidup.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Iwan mengakui program MBG memiliki banyak kekurangan. Tapi tak sedikit memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” katanya.
Ia lantas menyoroti suara-suara yang menginginkan MBG dihentikan. Dengan menghapus program MBG, Iwan menilai juga akan memutus akses gizi anak-anak.
“Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah, tetapi investasi masa depan bangsa,” ujarnya.
“Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” imbuhnya.
Jika MBG memang belum sempurna, kata dia, maka hal yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Iwan menyakini MBG dapat meningkatkan kualitasnya dan sistemnya.
“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,” ungkapnya.
“Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” sambungnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat sosial Priangan Timur Mumu. Ia menegaskan tak setuju MBG dihentikan.
“Programnya saya setuju, cuma secara teknis saya kurang setuju karena kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Saya sendiri sering merasakan yang punya anak sekolah 4 orang, kalau pagi-pagi menyiapkan sarapan saja kesulitan. Paling tidak dengan adanya program tersebut sangat terbantu,” kata Mumu.
Ia menyebut ada banyak dampak positif di balik program MBG. Namun yang menjadi catatan pemerintah adalah memberikan pengawasan yang lebih ketat.
“Kalau dilihat secara teknis saat ini, ini membuka ruang baru bagi para oknum. Antisiasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam satu dapur, antisipasi kejadian penanganan di RS akan seperti apa dengan jumlah siswa sampai 3500. Lalu, yang ketiga dapat membuka para Oligarki masuk pada sektor sipil kelas bawah,” katanya.
Kasus Siswa Keracunan MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan terkini dari peristiwa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan mengatakan dugaan penyebab keracunan hingga kini masih didalami.
"Penyebab masih didalami," kata Dadan kepada Suara.com, Rabu (23/4/2025).
Dadan merinci jumlah siswa yang terdampak akibat peristiwa keracunan tersebut, yakni 52 siswa di MAN 1 dam 20 siswa SMP PGRI 1.
Dadan mengatakan SPPG di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari dan kejadian keravunan tersebut baru terjadi pertama kali.
"Jadi perlu penyegaran melalui pelatihan," kata Dadan.
Adapun evaluasi dari peristiwa tersebut, BGN menambah satu SOP baru.
"Tapi dari kejadian ini menambah 1 SOP baru yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," kata Dadan.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Dadan mengaku ikut prihatin terhadap insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan” kata Dadan dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2025).
Melalui keterangan dari Biro Hukum dan Humas BGN, Dadan belum dapat memastikan apakah keracunan terjadi akibat menu MBG atau akibat hal lain. BGN masih menunggu hasil lab yang tengah dilakukan timnya untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut.
Berdasarkan laporan, saat ini sampel MBG yang dimasak Senin (21/04/2025) telah dikirim ke Lab Kesda di provinsi setempat. Adapun hasilnya keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan.
Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.
TERPOPULER