Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan belum ada keputusan presiden atau keppres mengenai pembentukan tiga satuan tugas atau satgas terkait negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS).
Meski demikian, pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga.
"Kami menyampaikan bahwa pembentukan Satgas tersebut belum ada Keppresnya, karena sedang dikoordinasikan secara substansinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait karena berkenaan dengan peningkatan iklim investasi, kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, ini juga bagian dari yang tidak terpisahkan dengan deregulasi," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Prasetyo mengatakan pemerintah juga ingin melakukan sinkronisasi dengan pihak swasta, baik di sektor usaha maupun di sektor industri.
"Termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK. Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait," tutur Prasetyo.
"Sehingga sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur di dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha," sambung Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (Satgas) khusus dalam rangka memastikan percepatan implementasi hasil-hasil perundingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).
Persetujuan kepala negara atas pembentukan tiga satgas disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat.
Diketahui Airlangga beserta delegasi telah mengadakan pertemuan-pertemuan strategis dengan para pejabat tinggi AS. Sejumlah kemajuan pentin tercapai melalui pertemuan-pertemuan tersebut.
Adapun tiga satgas yang disetujui dibentuk, pertama, Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, yaitu satgas untuk menindaklanjuti perundingan investasi.
“Yang kedua Satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK, dan yang ketiga Satgas mengenai deregulasi kebijakan. Tentu yang lain terkait dengan Satgas peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani non-disclosure agreement. Artinya apa yang sedang dibahas oleh pemerintah Indonesia dengan lemerintah AS hanya untuk kedua belah pihak.
Prabowo menegaskan seluruh pendekatan dan penawaran Indonesia dalam perundingan ini bertujuan untuk mencari win-win solution bagi kedua negara, tanpa membedakan negara mitra satu dengan yang lain.
“Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri. Terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi,” kata Airlangga.
Sementara itu dalam laporannya kepada Prabowo, Airlangga menyampaikan delegasi Indonesia telah bertemu dengan sejumlah pihak terkait dalam rangka negosiasi tarif AS.
TERPOPULER
