Jangan Anggap Sepele, Keracunan MBG Bukan Kasus Biasa, Ini Peringatan Keras dari CISDI

Suara.com - Kasus keracunan di berbagai daerah akibat program makan bergizi gratis (MBG) tidak bisa dianggap sepele, kendati angka kejadiannya kecil. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai kasus keracunan itu akibat dari buruknya manajemen di tahap perencanaan.

Menurut Founder dan CEO CISDI, Diah S. Saminarsih, pemerintah sebenarnya tidak siap, terlihat dari berbagai kasus, mulai dari makanan basi hingga kotak makan yang tidak bersih. Ia menegaskan, kasus keracunan akibat MBG bukan kejadian terisolasi, melainkan puncak gunung es dari persoalan struktural.

"Yang disoroti di kajian kami adalah banyak menyoroti hulu. Kita berusaha me-manage variasi lapangan karena kita sudah sadar bahwa itu akan membuat banyak hal menjadi complicated pada saat operasional ini berjalan. Nah sekarang terbukti dengan adanya bakteri dan lain sebagainya," kata Diah saat diskusi virtual bersama KBR, Rabu (30/4/2025).

Menurut Diah, insiden keracunan makanan yang diikuti temuan bakteri pada makanan merupakan ekses dari variasi kondisi lapangan yang tidak dikelola dengan baik.

Ia mencontohkan persoalan teknis seperti penggunaan kotak makanan yang tidak dicuci tepat waktu, atau bahan makanan yang tidak dibersihkan secara benar karena jarak distribusi dari dapur ke sekolah memakan waktu lebih dari satu jam.

"Kalau dihitung macet atau dihitung jauh, dihitung kondisi jalan dan segala macam. Sehingga dia harus matang misalnya paling lambat jam 9. Makanan yang panas-panas kemudian ditutup atau tidak dicuci bahan makanannya. Dan cara masak yang buru-buru, tidak 100 persen matang dan lain sebagainya, itu yang membuat makanan menjadi basi," tuturnya.

Ia menolak anggapan bahwa kasus-kasus keracunan ini bersifat insidental atau terisolasi. CISDI, kata Diah, mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berbasis standar yang adil.

"Ini adalah puncak bunung es. Kalau satu ketahuan, ada berapa tempat lain kita bisa kalkulasi, ini kira-kira ada di berapa tempat lain, kemudian penanganannya jadi untuk semua, untuk terstandar semua bukan hanya untuk menyelesaikan satu tempat," ujarnya memberi saran.

Lebih jauh, Diah menegaskan pentingnya pelibatan aktor-aktor lokal sejak awal perencanaan program, seperti pemerintah tingkat kecamatan, kota, atau kabupaten, agar variasi kondisi di tiap daerah bisa dimitigasi secara spesifik.

“Masukan dari masyarakat atau pemerintah daerah itu penting agar kita lebih paham konteks lokal, sehingga bisa mengelola variasi dengan lebih baik,” ujarnya.

Kemenkeu Minta BGN Percepat Belanja MBG

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.