ICW Kritik TNI Ikut Sibuk Urusi MBG: Tidak Sesuai Tugas dan Fungsinya

Rabu, 30 April 2025 | 15:14 WIB
ICW Kritik TNI Ikut Sibuk Urusi MBG: Tidak Sesuai Tugas dan Fungsinya
Foto sebagai ILUSTRASI: Potret siswa-siswi SDN 004 Samarinda menikmati Makan Bergizi Gratis di sekolahnya. [kaltimtoday.co]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kritik tajam terhadap keterlibatan aparat militer dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Menurut ICW, kehadiran militer dalam program berbasis pelayanan publik seperti MBG merupakan bentuk penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Staf divisi riset dan advokasi lCW Eva Nurcahyani menyebut, keterlibatan militer dalam program ini bukan hanya melenceng dari prinsip profesionalisme TNI, tetapi juga berdampak negatif terhadap psikologis siswa penerima manfaat.

"Keterlibatan aparat militer di dalam implementasi MBG ini juga jadi catatan dari ICW karena sudah tentu ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya TNI itu sendiri. Kenapa akhirnya dia bisa ikut dalam mengimplementasikan program ini," kata Eva dalam diskusi secara virtual, Rabu (39/4/2025).

Sebelumnya, ICW melakukan pemantauan secara acak di 36 titik sekolah yang sudah mendapat pembagian MBG. Beberapa di antaranya proses pembagian itu turut dikawal oleh aparat TNI.

ICW memandang fenomena ini sebagai bagian dari tren lebih besar, yakni militarisasi ranah sipil. Eva menekankan bahwa ini menjadi alarm serius bagi demokrasi dan pelayanan publik.

"Dengan adanya keterlibatan aparat militer di wilayah, siswa-siswa merasa bahwa ini ada intimidasi dan keterpaksaan karena ada beberapa siswa yang menolak makanan ini. Kemudian ini jadi catatan terkait fenomena tren militarisasi di ranah-ranah sipil yang tentunya ini sangat bertentangan dengan profesionalisme dan pelayanan-pelayanan publik," kritiknya.

ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelibatan aparat militer dalam program-program sipil, dan mengembalikan fungsi militer ke jalurnya sesuai dengan mandat konstitusi. Menurut Eva, seharusnya militer tidak disentralkan untuk mengimplementasikan program-program yang berbasis pelayanan publik.

"Karena dengan begitu jadi tidak ada pemisahan antara ruang-ruang sipil dengan ruang-ruang militer," pungkasnya.

Latih 10 Ribu Relawan Demi Kualitas MBG

Baca Juga: Bukan Dibubarkan karena Muncul Masalah, Analis Ungkap Alasan MBG Perlu Dilanjutkan dan Dibenahi

Prajurit TNI mengawal proses distribusi program Makan Bergizi Gratis di Kampung Sayuran, RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Prajurit TNI mengawal proses distribusi program Makan Bergizi Gratis di Kampung Sayuran, RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI