Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kritik tajam terhadap keterlibatan aparat militer dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Menurut ICW, kehadiran militer dalam program berbasis pelayanan publik seperti MBG merupakan bentuk penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Staf divisi riset dan advokasi lCW Eva Nurcahyani menyebut, keterlibatan militer dalam program ini bukan hanya melenceng dari prinsip profesionalisme TNI, tetapi juga berdampak negatif terhadap psikologis siswa penerima manfaat.
"Keterlibatan aparat militer di dalam implementasi MBG ini juga jadi catatan dari ICW karena sudah tentu ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya TNI itu sendiri. Kenapa akhirnya dia bisa ikut dalam mengimplementasikan program ini," kata Eva dalam diskusi secara virtual, Rabu (39/4/2025).
Sebelumnya, ICW melakukan pemantauan secara acak di 36 titik sekolah yang sudah mendapat pembagian MBG. Beberapa di antaranya proses pembagian itu turut dikawal oleh aparat TNI.
ICW memandang fenomena ini sebagai bagian dari tren lebih besar, yakni militarisasi ranah sipil. Eva menekankan bahwa ini menjadi alarm serius bagi demokrasi dan pelayanan publik.
"Dengan adanya keterlibatan aparat militer di wilayah, siswa-siswa merasa bahwa ini ada intimidasi dan keterpaksaan karena ada beberapa siswa yang menolak makanan ini. Kemudian ini jadi catatan terkait fenomena tren militarisasi di ranah-ranah sipil yang tentunya ini sangat bertentangan dengan profesionalisme dan pelayanan-pelayanan publik," kritiknya.
ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelibatan aparat militer dalam program-program sipil, dan mengembalikan fungsi militer ke jalurnya sesuai dengan mandat konstitusi. Menurut Eva, seharusnya militer tidak disentralkan untuk mengimplementasikan program-program yang berbasis pelayanan publik.
"Karena dengan begitu jadi tidak ada pemisahan antara ruang-ruang sipil dengan ruang-ruang militer," pungkasnya.
Latih 10 Ribu Relawan Demi Kualitas MBG
Baca Juga: Bukan Dibubarkan karena Muncul Masalah, Analis Ungkap Alasan MBG Perlu Dilanjutkan dan Dibenahi
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelatihan penjamah makanan tersebut berlangsung serentak di area Jabodetabek dan Jawa Barat untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.
"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Sony Sanjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Dia menjelaskan pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting mengingat setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.
"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP)," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Dia menjelaskan teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat.
"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," ucapnya.
Sony mengemukakan pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.
Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia, sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025.
Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
BGN berharap, pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar tersebut selama pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh relawan di lapangan agar program MBG berjalan lebih optimal.
