Infografis
Menurutnya, adanya hal tersebut telah mengganggu operasional TNI dalam melakukan patroli di perairan Indonesia.
Atas dasar itu, pihaknya pun berharap agar adanya tunggakan BBM tersbeut bisa diputihkan.
“Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyinggung soal masih diberlakukannya harga BBM bagi TNI AL dengan harga indrustri. Menurutnya, hal itu berbeda dengan Polri.
“Kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuan nya nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” ungkapnya.
Menurutnya, TNI AL menjadi matra yang paling banyak mengonsumsi BBM. Sebab, ada beberapa teknologi pada alutsista yang harus tetap menyala.
“Memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, Dan untuk menghidupkan air condition, AC, karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” katanya.
Terakhir ia pun berharap untuk biaya BBM kedepannya bisa dipusatkan ke Kementerian Pertahanan anggarannya.
“Kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” pungkasnya.
Baca Juga: Ketangguhan Helikopter AS565 MBe Panther TNI AL, Si Penjaga Laut dan Udara
Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI fraksi NasDem, Amelia Anggraini, mempertanyakan soal tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) TNI AL ke PT Pertamina.
