Geruduk DPR saat May Day: Buruh Perempuan Ungkap Solusi Palsu Pemerintah, Begini Katanya!

Di tengah krisis sosial dan ekonomi, Aliansi Perempuan Indonesia tidak mungkin melupakan tentang kondisi demokrasi dan kebebasan sipil yang terjun bebas. 

pengesahan Revisi UU TNI, pembahasan RUU POLRI, dan RUU KUHP dapat membuka jalan bagi kembalinya militerisme dan pembungkaman ruang gerak sipil. Revisi UU TNI yang disahkan pada Maret 2025 berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi militer. 

“Berdasarkan catatan Imparsial, ribuan personel TNI kini menempati posisi di kementerian dan lembaga sipil. Penempatan ini tidak hanya merusak sistem demokrasi, tapi juga menciptakan ketimpangan struktural, di mana militer aktif tidak tunduk pada hukum sipil,” ujarnya.

Berdasarkan, catatan YLBHI, hingga Juli 2024, ada 2.887 prajurit yang dikerahkan ke Papua tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini dinilai sebagai menghidupkan kembali mode Darurat Militer, hanya saja dibungkus dengan istilah baru seperti Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

“Tindakan ini tidak hanya ilegal, tapi membahayakan keselamatan sipil karena dilakukan di area pemukiman warga, bukan medan perang,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini pemerintah sedang menggodok RUU Polri. Rancangan Undang-undang ini dinilai dapat memperluas kewenangan pengawasan digital dan intelijen siber juga dikritik karena berpotensi memata-matai dan membungkam aksi buruh, gerakan feminis, serta komunitas sosial lainnya. 

Selain itu, RUU KUHP yang saat ini sedang digodok juga menjadi ancaman karena menghidupkan kembali pasal-pasal karet seperti penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, serta mengkriminalisasi aksi unjuk rasa.

Padahal, gelombang kriminalisasi terhadap aktivis gerakan sosial telah berulang kali terjadi. Menurut catatan SAFEnet (2024), terdapat 62% pengaduan kriminalisasi aktivis berasal dari kelompok rentan termasuk buruh perempuan yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia

Dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia ini Aliansi Perempuan Indonesia membawa 7 poin tuntutan yakni:

1. Stop solusi palsu yang menyesatkan dan wujudkan kesejahteraan buruh, perempuan dan rakyat yang memprioritaskan keadilan ekonomi berbasis kehidupan, bukan profit;
2. Stop PHK massal, berikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari gelombang PHK massal;
3. Perlindungan sosial terhadap kerja-kerja perawatan seperti penyediaan Day Care hagi anak pekerja yang berkualitas dan murah, subsidi sosial terhadap kerja-kerja domestik/ perawatan;
4. Wujudkan kebijakan jaminan sosial universal tanpa diskriminasi terhadap status kerja atau gender;
5. Ratifikasi KILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap semua lapisan pekerja termasuk PRT, pekerja diinformalkan, pekerja digital, pekerja migran dan lainnya;
6. Tolak kembalinya Dwifungsi ABRI, cabut UU TNI dan tolak RKUHAP, dan RUU Polri yang melegalkan represi terhadap warga sipil;
7. Sahkan segera UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan libatkan Masyarakat Sipil untuk RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).