38 Ton Sampah Terkumpul di Jakarta Selama Aksi May Day

Jum'at, 02 Mei 2025 | 16:13 WIB
38 Ton Sampah Terkumpul di Jakarta Selama Aksi May Day
Buruh membawa bendera saat mengikuti aksi Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/5/2025). [ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) mengungkap 380 ton sampah telah terkumpul selama peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day pada Kamis (1/5/2025) kemarin. Tonase sampah itu dihasilkan dari berbagai kegiatan May Day di berbagai wilayah di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Ia menyatakan timbulan sampah itu sepenuhnya sudah dibersihkan oleh petugas.

"Volume sampah terkumpul selama Hari Buruh sebanyak 185 meter kubik atau 38 ton," ujar Asep kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Untuk menangani 38 ton sampah itu, Asep mengatakan pihaknya mengirimkan ratusan petugas ke lima wilayah Jakarta. Rinciannya Jakarta Pusat 400 orang, Jakarta Barat 100 orang, Jakarta Utara 100 orang, Jakarta Selatan 100 orang, Jakarta Timur 100 orang, dan UPS Badan Air 250 orang.

"Total petugas iebersihan dikerahkan 1050 orang," ungkapnya.

Armada yang dikerahkan berupa truk Sampah an organik 28 unit, road sweeper 14 unit, mini dump truck 10 unit, dan bus toilet 20 unit.

Kemudian, terdapat sejumlah titik yang menjadi lokasi aksi May Day menjadi fokus pembersihan petugas. Seperti area Monumen Nasional (Monas), depan pintu masuk kompleks DPR/MPR, kantong parkir Kemayoran di Jalan Benyamin Sueb dan Lapangan Banteng.

"Juga area GBK Pintu 10 dan depan TVRI," pungkasnya.

13 Orang Ditangkap Saat May Day

Baca Juga: Janji-janji Prabowo di Hari Buruh: Hapus Outsourcing, Sahkan RUU Perampasan Aset dan PPRT

Sementara itu, Polda Metro Jaya dilaporkan menangkap sebanyak 13 orang karena terlibat tindakan anarkis saat berlangsung aksi buruh di Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis.

"13 orang terdiri dari 12 laki-laki dan satu wanita diamankan karena terlibat dalam tindakan anarkis, melawan perintah petugas serta melempari pengguna jalan tol dengan batu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi sebagaimana dilansir Antara.

Ade Ary menjelaskan sekitar pukul 16.12 WIB, massa aksi di depan Resto Pulau Dua melempari kendaraan masyarakat yang melintas di jalan tol. Hal itu membahayakan keselamatan pengendara.

"Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, sebanyak 13 orang diamankan di bawah flyover Senayan dan sekitarnya karena membawa petasan yang berpotensi digunakan untuk tindakan provokatif," katanya.

Ade Ary juga menyebutkan, kejadian tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa Polda Metro Jaya tidak akan menoleransi tindakan yang mengganggu kamtibmas," katanya.

Dia juga menyebutkan semua penyusup yang melakukan aksi anarki saat Hari Buruh Internasional (May Day) tersebut kini diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya sejatinya telah melaksanakan pengamanan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI secara humanis dan memberikan arahan kepada peserta aksi agar kegiatan berlangsung tertib.

Ade Ary juga menambahkan aksi damai seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mengganggu ketertiban atau melukai orang lain.

"Kami mengingatkan agar semangat kebersamaan dan kedewasaan dalam berdemokrasi tetap terjaga untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif," katanya.

Penghapusan Outsourcing

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Kamis (1/5).

“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis.

Saat ditanya apakah memungkinkan tuntutan buruh tersebut mendapatkan lampu hijau, Noel mengatakan hal itu tergantung oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, May Day harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi demi kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia.

“Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi. Ditambah lagi ini momen di mana perang tarif ini punya dampak yang luar biasa,” kata Noel.

“Tinggal ini bisa kita jadikan sebuah momentum untuk saling mengikat diri kita untuk bicara tentang patriotisme, menjadikan momentum (kolaborasi) antara industri, kaum buruh dan juga pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” kata Prabowo.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI