Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, DPR: Apa Mungkin Bisa? yang Perlu Perbaiki Regulasinya

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, merespons soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto menghapus sistem kerja outsourcing. Ia mempertanyakan apakah outsurcing bisa benar-benar dihapus.

"Soal outsourcing, rasanya apa mungkin bisa dihapus? Karena diseluruh dunia pekerja outsourcing ada dan dilegalkan," kata Irma kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Ia mengatakan yang sebaiknya dilakukan adalah mengubah regulasi. Terutama soal perlindungan dan keamanan pekerja.

"Yang perlu diperbaiki adalah regulasinya, terutama perlindungan dan keamanan pekerjaannya," ujarnya.

Irma kemudian menyinggung soal aturan outsourcing yang ada dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pekerjaan Inti perusahaan tidak boleh di outsourcing, seperti misalnya di pelabuhan bongkar muat petikemas, oparator CC, TT itu tidak boleh outsourcing, karena itu pekerjaan inti. Tetapi justru di Omnibus pekerjaan inti malah diperbolehkan untuk outsourcing, ini yang harus diperbaiki," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya akan mencoba menghapus sistem kerja outsourcing.

Hal itu akan dicoba lewat Dewan Kesejahteraan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan segera dibentuknya.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di hadapan massa buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

"Saudara-saudara sekalian saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional bagaimana caranya secepet cepetnya menghapus oursourcing," kata Prabowo.

Namun, kata dia, semua harus realistis juga tetap menjaga kepentingan para investor.

"Kalau mereka tidak investasi tidak ada pabrik kalian tidak bekerja dalam waktu deket saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan kita akan duduk bersama," ujarnya.

Ia mengatakan, para pengusaha tak boleh hidup kaya tanpa mengajak para pekerjanya.

"Tidak boleh mau kaya sekaya kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja pekerja hidup dgn baik tapi negara juga tidak tinggal diam kami berjuang memberi pelayanan kesehatan kita memberi subsidi listrik bantuan tunai langsung total biaya yang kita gelontorkan 500T ini terus kita jaga agar rakyat kita tidak menderita," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasteyo Hadi menegaskan, bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknya afa 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional alias May Day di Kawasan Monas.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kami kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo Hadi di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK.

"Karena kami inginnya komprehensif. Kami tidak ingin bermain di ujung menangani ketika sudah PHK, kami tidak," katanya.

Lebih lanjut, untuk itu, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah.

"Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yg belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," pungkasnya.