Duta Palma Grup Terjerat TPPU, Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar yang Mau Dikirim ke Hongkong

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebesar Rp479 miliar yang berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korporasi Duta Palma Grup, atas nama terdakwa PT Darmex Plantations.

Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil pemblokiran dari anak perusahaan PT Darmex Plantations, yaitu PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa.

Kedua anak perusahaan ini masing-masing bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.

Uang dari kedua entitas tersebut diduga merupakan hasil kejahatan dan rencananya akan dikirim ke Hongkong melalui jasa perbankan.

"Setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Dalmex Plantations," kata Sutikno di Kejagung, Kamis 8 Mei 2025.

Ia menambahkan, perusahaan tersebut saling berhubungan.

"Karena 99 persen pemegang saham PT TKP dan PT Delimuda Perkasa adalah PT Dalmex Plantations. Sementara 1 persen pemegang saham dari PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa adalah PT Palma Lestari."

Perkara atas nama korporasi PT Darmex Plantations ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, penuntut umum mengajukan izin penyitaan kepada majelis hakim.

"Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakpus Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2025/PN Jakpus, tanggal 29 April 2025," jelasnya.

Adapun rincian penyitaan senilai Rp479 miliar terdiri dari Rp376 miliar yang disita dari PT Delimuda Perkasa, kemudian Rp103 miliar yang disita dari PT Taluk Kuantan Perkasa.

Untuk diketahui, perkara korporasi PT Darmex Plantations telah dilimpahkan bersama dengan beberapa korporasi lain, yaitu PT Asset Pacific, PT Palma Satu, PT Banyu Bening, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.

PT Darmex Plantations didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang hasil tindak pidana korupsi dan TPPU dari kegiatan usaha PT Duta Palma Group senilai total Rp372 miliar.

Berdasarkan pantauan Suara.com, uang hasil korupsi dan TPPU tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk penyimpanan, seperti di atas meja, dalam koper, kardus, hingga lemari besi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut terkait dengan PT Darmex Plantations.

Perusahaan tersebut merupakan induk usaha di bidang perkebunan, serta PT Asset Pacific sebagai induk usaha properti dari Duta Palma Group.

Penyitaan uang ratusan miliar itu dilakukan dalam beberapa hari.

Awalnya, penyidik melakukan penggeledahan di Gedung Menara Palma, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Di lokasi tersebut, penyidik menyita uang Rp63 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura.

"Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan uang tunai Rp100 ribu sejumlah Rp40 miliar yang ada di dalam koper. Ada uang sekitar SGD 2 juta. Jika ditotal, penggeledahan pertama Rp63 miliar," kata Qohar di Kejagung, Rabu, 2 Mei 2025 malam.

Selanjutnya, penyidik mengembangkan penggeledahan ke Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Di tempat ini, penyidik kembali menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar, dan yen. Total nilai uang tunai yang disita dari dua lokasi tersebut mencapai Rp372 miliar.

"Estimasi perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar dari penggeledahan yang pertama dan kedua," ujar Qohar.

Ia menjelaskan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Pengembangan dilakukan berdasarkan bukti-bukti baru yang diperoleh dari putusan pengadilan, terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU terkait perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, yakni ada lima korporasi sebagai tersangka TPK dan TPPU, yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani.

Kemudian dua korporasi sebagai tersangka TPPU, yakni PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations.