REGIONAL:
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 8 Mei 2025.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media, Rosan mengaku hanya diajak berdiskusi soal Danantara.
Setelah bertemu Prabowo, Rosan menyampaikan bahwa pertemuannya tersebut tidak ada sesuatu yang spesial.
"Ini saja, hanya diskusi dengan beliau sekalian makan siang. Diskusi update mengenai kegiatan kita di Danantara," kata Rosan usai bertemu Prabowo.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta dirinya untuk mengevaluasi setiap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernaung di bawah Danantara.
"Dan bagaimana kita ke depan penekanan lagi bahwa diminta evaluasi dan asesmen kepada BUMN yang ada," katanya.
Ia menegaskan bahwa Prabowo juga menginginkan agar Direksi BUMN bisa dipilih berdasarkan jenjang kariernya.
"Dipastikan juga yang dipilih juga jenjang karirnya jelas, mempunyai integritas arahan dari beliau. Jadi itu yang sedang kita lakukan," sambungnya.
Sementara setelah bertemu Rosan, Presiden RI Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah menteri-menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 8 Mei 2025.
Para menteri itu dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah menteri yang datang di antaranya Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir.
Kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menkeu Sri Mulyani.
Selain sejumlah menteri, nampak juga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Yandri menyampaikan bahwa dirinya diundang untuk membahas mengenai koperasi yang merupakan salah satu amanat dalam instruksi presiden atau inpres.
"Kita diundang untuk membicarakan koperasi. Jadi Mendes ada 7 tugas di Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Itu yang mau kita laporkan nanti ke Pak Presiden," kata Yandri.
Yandi kemudian menyampaikan beberapa progres yang telah dilakukan dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Di antaranya Mendes itu sudah membuat SE untuk musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih."
"Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detail kan di SE," sambungnya.
Yandri juga menyampaikan, pihaknya juga sudah mengedarkan Surat Edaran atau SE soal pembiayaan notaris.
Menurutnya, ada beberapa desa yang belum memiliki sumber dana untuk pembiayaan notaris, sedangkan desa lainnya sudah ditalangi oleh CSR, gubernur, hingga bupati.
"Nah bagi desa-desa yang belum punya dana untuk akta notaris, sudah kami buat surat edaran kemarin 2 hari lalu, bahwa boleh gunakan anggaran untuk operasional pemerintahan desa yang sebesar 3 persen dari dana desa."
"Jadi kalau 3 persen kalau dana desanya Rp1 miliar berarti kan Rp 30 juta. Nah sekarang notaris itu se-Indonesia diseragamkan, Rp 2,5 juta," katanya.
Untuk diketahui, Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Tujuannya untuk mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa.
Setiap koperasi tersebut nantinya akan didukung dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, serta pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan estimasi hingga Rp5 miliar per koperasi.
TERPOPULER
