Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Siska Gerfianti menekankan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer tetap akan mendapatkan materi pelajaran sekolah.
Siska juga memastikan bahwa hak anak atas pendidikan tetap akan diberikan selama dia menjalani pelatihan kedisiplinan tersebut.
"Anak-anak ini memang tadi kita titipkan dari barak TNI, tetapi tidak menghilangkan penuntasan materi pembelajaran sekolah. Jadi tetap ada guru yang mengajar materi," kata Siska saat media talk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis 8 Mei 2025.
Setidaknya ada sembilan materi yang akan diajarkan kepada anak selama berada di barak militer.
Siska juga menyampaikan kalau waktu pelaksanaan pendidikan itu akan dijalani selama 30 hari, bukan 6 bulan.
"Durasi 30 hari kalender, terdiri dari 2 hari masa orientasi dasar. Kemudian level dasar selama 14 hari dan level lanjutan selama 14 hari berikutnya dengan jumlah level sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, capaian, kompetensi, perilaku peserta. Jadi memang bukan latihan militer," tegasnya.
Siska menyebutkan kalau program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebenarnya bentuk pelatihan samapta dan taruna.
Latihan samapta adalah latihan fisik atau tes kesiapan fisik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kebugaran jasmani seseorang.
Sementara itu latihan taruna ialah kegiatan bela negara, biasanya dilakukan oleh abdi negara yang sedang menempuh pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi kedinasan, seperti Akademi Militer (Akmil).
Baca Juga: Kasus Kenakalan Remaja Merajalela, Alasan Pemprov Jabar Kirim Pelajar ke Barak Militer
Ada pun beragam materi yang akan diberikan kepada anak selama di barak militer itu di antaranya:
- Bela Negara dan Kewarga Negaraan
- Penguatan Integritas berdasarkan Nilai nilai Pancasila
- Latihan Dasar Kepemimpinan
- Penguatan nilai sosial kemasyarakatan
- Kearifan nilai budaya Jawa Barat
- Pemahaman dan identifikasi perilaku pelanggaran ketertiban umum, perilaku menyimpang, dan tindakan kriminal serta dampaknya
- Penguatan mental spiritual oleh agamawan sesuai agama peserta dalam koordinasi Kemenag setempat
- Keterampilan baris berbaris, tata upacara, bela diri militer, dan kesemaptaan
- Materi Pelajaran Sekolah sesuai kurikulum yang berlaku
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.
![Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama dengan Menteri HAM Natalius Pigai saat konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/08/33203-pertemuan-gubernur-jabar-dan-menteri-ham-dedi-mulyadi-natalius-pigai.jpg)
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.
