Kak Seto Satroni Barak Militer di Purwakarta Besok: Jangan sampai Ada Pelanggaran Anak!

Suara.com - Pemerhati anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto akan mengunjungi barak militer di Purwakarta yang disediakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai tempat pelatihan bela negara terhadap siswa dengan penyimpangan perilaku.

Kak Seto menyebutkan kalau dia ingin memastikan secara langsung kalau proses pelatihan itu harus mengutamakan hak anak. 

"Besok pagi saya berangkat ke Purwakarta untuk bisa melihat keadaannya dan langsung ngobrol bersama dengan anak-anak. Artinya mau melihat bagaimana kesannya, bagaimana tanggapannya, dan sebagainya," ungkap Kak Seto kepada Suara.com, dihubungi Jumat (9/5/2025).

"Saya segera koordinasi dengan Kang Dedi karena saya juga sudah telepon-teleponan, saya bilang bahwa upaya apapun juga kami apresiasi, tetapi mohon ramah anak. Jadi jangan sampai ada pelanggaran anak-anak selama di dalam barak militer," imbuhnya.

Dalam kunjungan itu nantinya, Dedi Mulyadi sendiri akan turut mendapingi Kak Seto bertemu dengan anak-anak di barak militer. Psikolog lulusan Universitas Indonesia itu menekankan bahwa pendapat yang paling penting didengar dari kebijakan tersebut harus lah suara dari anak-anak sendiri.

"Saya komunikasi dengan Kang Deddy, sama-sama menemani anak-anak, melihat bagaimana perkembangan, dan kita mendengar suara anak. Itu yang paling penting, bukan suara orang tuanya. Suara anak yang didengar," ucap Kak Seto.

Kendati tujuan dari pelatihan bela negara itu untuk menanamkan sikap disiplin pada anak dan diharapkan bisa memperbaiki perilaku menyimpangnya, Kak Seto menekankan bahwa kegiatan yang diberikan harus tetap menggembirakan.

"Yang gembira harus anaknya. Jangan sampai anak merasa tersudutkan atau mendapatkan suatu cap dari teman-temannya, 'wah ini kamu dikira misalnya gara-gara nakal', dan sebagainya. Nah itu yang harus dijaga," pungkasnya.

Data Pemerintah Provinsi Jabar per Rabu (7/5) pukul 21.00 WIB, tercatat sudah ada 272 siswa yang jalani pelatihan tersebut. Para siswa itu berasal dari 106 SMA maupun SMK dari berbagai daerah. 

Pelatihan tersebut sebenarnya dikhususkan bagi siswa menengah ke atas. Namun, khusus daerah Purwakarta, Cianjur, dan Sumedang, ada beberapa siswa SMP yang juga turut diberi pelatihan militer tersebut. Diketahui, pelaksanaan bela negara itu baru dijalankan di dua tempat, Purwakarta dan Rindam III Siliwangi, Bandung. 

Dikawal KPAI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat memastikan kalau kegiatan pendidikan siswa bermasalah di barak militer telah didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.

Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan, dengan pendampingan dari KPAI dipastikan kalau pendidikan di barak militer itu tetap memerhatikan hak-hak anak. Diketahui, pelaksanaan bela negara itu baru dijalankan di dua tempat, Purwakarta dan Rindam III Siliwangi, Bandung.

"Kegiatan untuk bela negara ini, baik di Purwakarta maupun yang di Rindam sudah juga didampingi oleh KPAI. Jadi KPAI juga sudah hadir di dua tempat ini, dan bahkan juga kita sudah sampaikan hasil assessment dari setiap anak," kata Siska dalam media talk yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis (8/5/2025).

Dia menambahkan bahwa assement tersebut turut melibatkan psikolog dan pemerhati anak. Kendati tujuan dari pelatihan itu untuk menumbuhkan sikap disiplin dan integritas pada anak, Siska menyampaikan kalau Pemprov Jabar juga tetap menelusuri penyebab siswa melakukan tindakan bermasalah.

"Kami juga ingin tahu, apa sih latar belakang perilaku menyimpang anak itu," ujarnya.

Data Pemprov Jabar per Rabu (7/5) pukul 21.00 WIB, tercatat sudah ada 272 siswa yang jalani pelatihan tersebut. Para siswa itu berasal dari 106 SMA maupun SMK dari berbagai daerah. Siska menyampaikan kalau pelatihan itu sebenarnya dikhususkan bagi siswa menengah ke atas.

Namun, khusus daerah Purwakarta, Cianjur, dan Sumedang, ada beberapa siswa SMP yang juga turut diberi pelatihan militer tersebut.

"Jadi itu di kabupaten karena kalau (pemerintah) kabupaten bisa sampai dengan SMP. Dan tadi harus ada syarat untuk masukin anak bela negara ini juga harus ada konsen dari orang tua. Beberapa malah orang tua ingin menyerahkan karena mereka sudah tidak mampu lagi mengendalikan perilaku anaknya," kata Siska.