Akui Sulit Berantas Judol, Pramono: Mau Kampanye Kayak Apa Gak Ada Manfaatnya, Kecuali Judi Ditutup!

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulitnya memberantas judi online (judol) di Jakarta. Padahal, banyak pihak yang sudah melakukan kampanye untuk menyarankan agar masyarakat tak ikut memainkannya.

Menurut Pramono, kunci untuk memberantas judi online ada di hulunya, yakni dengan menutup semua permainannya. Jika itu tak dilakukan, maka permainan judi online akan terus muncul dan kampanye seperti apapun tak akan berguna.

"Bukan persoalan kemudian di ujungnya, karena mau campaign (kampanye) apa aja, menurut saya enggak banyak manfaatnya kecuali yang memang judinya ditutup," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (9/5/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu menyebut cara ini sudah dilakukan di beberapa negara. Hasilnya, masyarakat tak lagi memainkan judi online karena permaiannya sudah tak bisa diakses.

"Seperti beberapa negara yang betul-betul menutup judi online. Sehingga saya termasuk kalau memang betul-betul mau diberantas ya itunya ditutup total di Indonesia," jelas Pramono Anung.

Di satu sisi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan jumlah transaksi judi online tertinggi di Indonesia. 

Pramono meyakini hal ini terjadi karena banyaknya penduduk dan mayoritas sudah melek internet melalui ponsel.

"Ya karena penduduknya padat dan penduduknya banyak dan juga orang sudah menggunakan teknologi HP-nya kan di situ," jelasnya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah pusat mesti turun tangan memberantas total permainan judi online.

"Sehingga dengan demikian ya itu menjadi, kalau saya, hal yang menyangkut judi online harusnya betul-betul diberantas dari ujungnya. Siapapun yang menyelenggara ini kan bisa," pungkas Pramono. 

Aliran Dana Judol di Jakarta Melesat Drastis

Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jika perputaran aliran dana judi online di Jakarta bergerak drastis pada kuartal I tahun ini. Jakarta pun menempati posisi kedua setelah Jawa Barat terkait transaksi tertinggi soal perjudian online. 

Data tersebut diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025.

"Contohnya misalnya tahun 2024 di kuartal itu DKI Jakarta itu nomor 5. Nah sekarang di kuartal pertama DKI Jakarta naik ke nomor 2. Nah (data) ini terus bergerak," katanya.

Meski begitu, Ivan mencatat adanya penurunan perputaran dana judi online di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal I. Untuk kuartal pertama 2025, perputaran dana judi online mencapai Rp47 triliun.