Penyidik KPK: Mobil Hasto Keluar dari PTIK Saat OTT Harun Masiku

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti mengungkapkan bahwa tim surveilans KPK sempat melihat mobil milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keluar dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan pada hari yang sama ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menarget Harun Masiku.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.

Awalnya, Rossa menjelaskan bahwa timnya sudah mengidentifikasi mobil Alphard berwarna hitam milik Hasto yang keluar dari Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan bahwa tim surveilans sudah mengonfirmasi bahwa mobil tersebut digunakan oleh Hasto yang melekat dengan stafnya, Kusnadi.

“Nah ada salah satu tim yang mengidentifikasi mengetahui bahwa ada mobil Alphard yang keluar dari PTIK pada sekitar hari itu,” kata Rossa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

“Makanya itu, yang saya tanya pada saudara, apakah yang ditunjukkan ini, ini kah yang keluar dari PTIK atau ini di depan PTIK,” ujar Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail sambil menunjukkan gambar satu unit mobil.

“Iya,” sahut Rossa.

Meski begitu, Rossa yang melakukan pengejaran terhadap Hasto saat itu memastikan bahwa dirinya tidak melihat secara langsung bahwa mobil tersebut berada di PTIK.

“Saya sendiri tidak melihat itu,” tegas Rossa.

Dia menjelaskan bahwa foto mobil yang ditampilkan pada sidang itu menunjukkan bahwa Hasto menumpangi mobil Alphard hitam tersebut pada hari yang sama ketika KPK melakukan OTT terhadap Eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan dan kawan-kawan, yaitu pada 8 Januari 2020.

“Jadi, mobil ini adalah mobil yang ditumpangi oleh pak Hasto dan tercapture oleh tim surveilans kami pada pagi atau siang hari,” ujar Rossa.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.