Suara.com - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menerapkan skema berbasis syarikah secara menyeluruh di Mekkah, Arab Saudi.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.
"Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal," tutur Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Hanafi di Mekkah, baru-baru ini.
Kloter campuran, yang terjadi akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data, membuat satu kloter terdiri atas jemaah dari lebih dari satu syarikah.
Meskipun demikian, PPIH memastikan bahwa jemaah tetap mendapatkan hak layanannya secara penuh.
“Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” ujarnya.
Sementara untuk penempatan hotel di Makkah tetap berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Hingga hari ke-10 operasional, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk tetap berjalan lancar.
Secara bertahap, jemaah memperoleh kartu tersebut.
Diketahui bahwa sejak 2022, Arab Saudi menetapkan kebijakan transformasi layanan haji dari berbasis wilayah ke berbasis perusahaan penyedia layanan atau syarikah.
Sistem ini memudahkan pengendalian, memperjelas koordinasi, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan jemaah di lapangan.
“Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” kata Muchlis.
Indonesia menyambut kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian bertahap yang tetap memprioritaskan kenyamanan dan perlindungan jemaah.
Muchlis menegaskan, meskipun di Makkah jemaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, skema kepulangan tetap menggunakan format kloter seperti saat keberangkatan.
Hal ini penting untuk menjaga integrasi data, serta kenyamanan sosial jemaah.
TERPOPULER
