Infografis
Suara.com - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyebut akan memberi gaji Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika menjadi Gubernur Jakarta dinilai ambisius tapi tidak kontekstual.
Pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengkritisi sikap Dedi Mulyadi yang diingatkan harusnya fokus dahulu membangun wilayah Jawa Barat.
"Mana bisa fokus bangun Jabar kalau udah ambisi jadi gubernur provinsi lain," kata Hendri kepada Suara.com, dihubungi Senin (12/5/2025).
"Mungkin selama ini dia lihat warga Jabar dan Jakarta hanya sebatas angka, angka suara," sindirnya.
Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Dedi Mulyadi lebih sebagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta agar mampu mengoptimalkan anggaran. Namun ia mengingatkan bahwa dari segi konteks dan relevansi, gagasan tersebut masih perlu diperbaiki.
"Secara kontekstual dan relevansi masih perlu diperbaiki karena anggaran Jakarta punya keterbatasan viskal yang ketika dihitung lebih lanjut tidak mampu untuk bisa memenuhi skema 10 juta pendapatan sebulan," kata Agung.
Ia menekankan, Dedi Mulyadi harus mulai bersikap hati-hati dalam membuat pernyataan publik.
"Ke depan Kang Dedi perlu hati-hati dalam menyampaikan statement apa pun agar niat baiknya tidak disalahpahami karena beliau perlu mengkaji setiap statement dengan data, fakta yang solid dan valid," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5) mengungkapkan bahwa APBD DKI Jakarta itu Rp90 triliun padahal penduduknya hanya 10 juta.
Baca Juga: Bukan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, DKI Punya Cara Sendiri: Buka Perpusatakaan Sampai Malam?
"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi.
