Infografis
Suara.com - Banyaknya warga sipil yang tewas dalam insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) turut disorot oleh pusat kajian pertahanan, geostrategi, geopolitik, Jakarta Defense Society (JDS).
Menanggapi tragedi ledakan maut yang menelan 13 nyawa itu, JDS menyebut semestinya pemusnahan amunisi itu tidak melibatkan masyarakat sipil yang tidak mengerti masalah persenjataan militer.
Menurut Co-Founder JDS, Ade P Marboen pemusnahan amunisi yang dilakukan oleh TNI AD harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta harus dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Lewat keterangan tertulisnya, Marboen menyebutkan pemusnahan amunisi itu harusnya dilakukan oleh pihak TNI AD yang sudah ahli, bukan masyarakat sipil yang dinilai awam akan persenjataan.
"Video amatir yang beredar, juga memberi dugaan jenis amunisi yang hendak dimusnahkan adalah kepala ledak/amunisi meriam kaliber 105 mm, model fixed (selongsong dan proyektil merupakan satu kesatuan sehingga tidak mudah dipisahkan)," beber Marboen sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (14/5/2025).
Marboen pun menyoroti beredarnya foto dan video di media sosial yang menunjukkan masyarakat sipil sedang mengambil besi-besi dari alat peledak milik TNI AD yang akan dimusnahkan.
"Juga diduga bahwa kepala ledak itu memiliki tipe high explosive sementara tipe kepala ledak yang lebih tinggi adalah high explosive anti-tank," tambah dia.
Marboen pun memahami bahwa beberapa masyarakat sipil berusaha mengambil keuntungan dari pemungutan sisa-sisa besi tersebut.
Kendati demikian, dia menilai seharusnya pemungutan besi-besi tersebut dilakukan setelah proses pemusnahan amunisi selesai.
Baca Juga: Usul Program Siswa ke Barak jadi Pendidikan Nasional, JPPI Kritik Menteri Pigai: Hina Akal Sehat!
Atas peristiwa itu, Marboen menilai perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait prosedur TNI AD dalam proses pemusnahan amunisi.
