Dituding Sandera Polisi saat Demo May Day di Semarang, 2 Mahasiswa Undip Ditangkap

Sekelompok orang berpakaian hitam kemudian ikut bergabung ke dalam massa aksi.

Kericuhan pecah setelah kelompok buruh akan membubarkan diri setelah menyelesaikan aksi.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. M. Syahduddi, menyampaikan bahwa sehari sebelum kejadian, kelompok pelaku sempat menggelar rapat konsolidasi tertutup di salah satu ruang kampus di Kota Semarang.

"Dua dari enam tersangka yang telah kami tetapkan mengikuti rapat konsolidasi pada Rabu (30/4) untuk menyepakati pola aksi usai buruh bubar. Mereka berencana mengenakan atribut serba hitam, dan memang sejak awal menunjukkan itikad untuk membuat kericuhan," kata Syahduddi dikutip dari ANTARA.

Polisi juga menemukan grup WhatsApp yang berisi 18 orang diduga sebagai wadah koordinasi aksi. Grup ini tidak hanya menyusun strategi dan berbagi lokasi, tetapi juga mengedarkan narasi perlawanan terhadap negara, kapitalisme, dan institusi resmi termasuk aparat keamanan.

Kapolrestabes menyebut ada dugaan kuat bahwa kelompok ini tidak bertindak sendiri. Terdapat kemungkinan adanya pihak eksternal yang mendanai atau mendorong aksi mereka.

Meski nama “Anarko” sudah kerap terdengar dalam aksi-aksi protes di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, kehadiran mereka di Semarang menjadi perhatian baru.

Terlebih ketika ruang kampus diduga dimanfaatkan sebagai tempat konsolidasi, hal ini memunculkan pertanyaan besar soal keterlibatan atau kelengahan pihak institusi pendidikan.

Hingga kini, kepolisian belum mengungkap nama kampus atau individu yang terlibat. Namun penyelidikan masih berjalan dan terus menelusuri jaringan serta kemungkinan pola perekrutan lintas daerah.

Baca Juga: Bripka MA dan Bripda RS Nyambi Bisnis Narkoba, Kapolda Kaltara: Kalau Memang Layak, Kami PTDH

Peringatan May Day seharusnya menjadi panggung perjuangan dan solidaritas kaum buruh, bukan arena kekacauan yang dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menyulut konflik. Peran pemerintah, aparat, akademisi, dan publik diperlukan untuk menjaga agar suara buruh tidak terdistorsi oleh kekerasan dan provokasi.