REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akhirnya menemui perwakilan dari massa demonstran yang menggelar aksi tolak gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto pada Kamis (15/5/2025) siang sekitar pukul 12.40 WIB.
Massa pun menyayangkan tindakan Gus Ipul yang dianggap sudah terlambat.
Aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB.
Perwakilan demonstran juga telah diizinkan masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemensos.
Setelah beberapa lama berdialog, barulah Gus Ipul masuk mengikuti audiensi itu.
"Menterinya baru dateng tadi jam setengah 1 ke audiensi. Masak menteri baru dateng? Kesiangan nih," ujar salah satu orator demonstrasi ini sambil menggunakan pengeras suara.
Terkait sindiran yang disampaikan kepada Gus Ipul, orator itu menilai seharusnya menteri yang terlambat bekerja mendapatkan hukuman layaknya pegawai kantoran.
"Apa hukumnya kalo menteri terlambat kerja? Kalau saya kan kalau telat kerja potong gaji. Kalau menteri apa ya?" jelas orator itu.
"Ya sudahlah yang penting kita disiplin bekerja. Menteri ya sudah urusan dia," pungkasnya.
Geruduk Kemensos
Sebelumnya, massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025).
Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos.
Perwakilan Pendemo Diterima Kemensos
Perwakilan massa aksi juga diterima pihak Kemensos untuk melakukan audiensi dan belum juga selesai hingga pukul 12.34 WIB.
Salah satu orator meminta agar Kemensos tak mengulang rezim Orde Baru (Orba), saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto.
"Kemensos menjadi antek-antek dari pemerintahan Orde Baru akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Jangan kita biarkan," pekik orator di hadapan para demonstran.
Menurutnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Apalagi rentetan pelanggaran HAM berat terjadi saat Soeharto memimpin.
"Tidak ada satupun kesempatan yang membuat dia layak menjadi seorang pahlawan," ucap orator saat berdemo di depan Gedung Kemensos.
"Tidak ada satupun pahlawan yang punya track record seburuk Soeharto. Tidak ada pahlawwn yang punya kejahatan sebanyak Soeharto," ungkap orator.
Lewat aksi ini, massa ingin mengingatkan kembali apa saja kejahatan yang dilakukan Soeharto.
Diharapkan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ini bisa segera dibatalkan.
"Kami tidak akan pernah lupa kejahatan yang pernah terjadi pada keluarga kita sendiri," pungkasnya.
TERPOPULER
