Infografis
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.
"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," kata Rini.
Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.
"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ungkap Haryomo.
Hingga saat ini dipastikan, telah ada 65 unit Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang bangunannya siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Sesuai arahan presiden, Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Sebelumnya diberitakan, Gus Ipul menegaskan bahwa tidak akan memberlakukan seleksi masuk bagi calon murid Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Yang penting itu sesuai arahan Presiden ya, tanpa tes akademik. Kemudian tentu mereka berada di Desil 1 DTSEN, Desil 1 itu miskin ekstrem dan miskin,” ucap Mensos Saifullah Yusuf usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Baca Juga: Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
