Keracunan MBG Terus Berulang, DPR Minta Evaluasi Mendalam: Jangan Sampai Program Unggulan Tercederai

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengaku prihatin atas berulangnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).

Kasus terbaru menimpa ratusan anak di Bogor yang diduga keracunan akibat bakteri Escherichia coli dan Salmonella.

"Kami turut prihatin dengan adanya kasus keracunan tersebut. Program MBG ini merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Neng Eem kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

"Jangan sampai program unggulan ini tercederai karena beberapa hal yang seharusnya dapat diantisipasi dan dicegah terjadi. Kami minta dilakukan evaluasi mendalam agar kasus tak berulang," Neng menambahkan.

Ia menjelaskan evaluasi mendalam sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang telah muncul, serta memitigasi solusinya.

"Jika evaluasi secara mendalam dilakukan dalam pelaksanaan MBG, saya yakin bahwa tujuan awal Presiden dalam pelaksanaan MBG ini bisa tepat sasaran," katanya.

Neng Eem menyoroti pentingnya memastikan kesegaran bahan baku, ketepatan proses memasak, dan kecepatan konsumsi makanan setelah dikemas atau dimasak sebagai langkah antisipasi keracunan.

"Faktor kebersihan juga harus menjadi prioritas. Tidak hanya kebersihan makanan saja tetapi juga kebersihan kemasan makanan. Semua ini harus menjadi perhatian dan prioritas. Jangan anggap remeh kebersihan ini karena berdampak pada kesehatan anak yang mengkonsumsi MBG," ujarnya.

Lebih lanjut, Neng Eem mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi berkala setiap tiga atau enam bulan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjaga kualitas pelayanan.

Evaluasi berkala dinilai efektif dalam mencegah berulangnya kasus serupa.

Ia juga menekankan pentingnya SPPG mematuhi aturan yang ditetapkan BGN, dan BGN diminta memberikan teguran atau sanksi jika terjadi pelanggaran.

"Saya yakin BGN telah menerapkan SOP keamanan pangan yang ketat serta manajemen resiko untuk mendukung pelaksanaan MBG ini. Saya meminta agar semua pihak sama-sama mendukung agar amanah Presiden ini bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penanganan dugaan keracunan makanan dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal terus berjalan.

Kepastian itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Sabtu (10/5/2025) malam.

Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi.

Upaya yang dilakukan mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengobatan dan pencegahan hingga penyelidikan epidemiologi dan kesiapsiagaan.

"Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini, biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor," ujar Dedie Rachim setibanya di RSUD pasca Munas ke-VII APEKSI di Surabaya.

Selain itu, untuk memastikan dugaan keracunan, Pemkot Bogor juga akan memeriksa asal muasal kejadian tersebut, apakah bersumber dari SPPG atau dari sumber lain.

Di samping itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama puskesmas dan berkoordinasi dengan rumah sakit, serta Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak 2 liter, sampel usap tray sebanyak 1 buah, sampel usap wadah makanan sebanyak 1 buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak 2 orang.

"Insyaallah besok sudah ada hasilnya (pemeriksaan laboratorium), dan kita akan diskusikan dengan BGN. Yang pasti, kita ingin anak-anak tetap senang dan tetap bahagia menerima langsung MBG ini tanpa ada ketakutan, tanpa ada ragu-ragu lagi," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dedie Rachim, kondisi pasien berangsur membaik karena sudah ditangani secara medis.

Meski demikian, Pemkot Bogor juga melakukan pemetaan sekolah-sekolah untuk memastikan apakah masih ada laporan yang masuk, terutama terkait pasien yang menjalani rawat inap.