Ramai soal Preman Berkedok Ormas, Golkar: Jangan Pernah Negara Dikalahkan oleh Para Preman Itu

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan pihaknya mendukung penuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas oknum organisasi masyarakat atau Ormas bermasalah.

Hal ini seperti arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Terus terang saja bahwa arahan ketua Umum DPP Partai Golkar bung Bahlil Lahadalia, telah menyampaikan sebuah dukungan yang konkret mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri Pak Sigit untuk menindak tegas kepada siapapun," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengatakan, Bahlil mendukung Listyo mengambil langkah tegas dalam memberangus aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas.

"Sekali lagi, Kutua Umum Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia memberikan arahan, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kapolri yang untuk mengambil langkah-langkah tegas. Jadi jangan pernah negara dikalahkan oleh para preman-preman itu," katanya.

Di sisi lain, soal adanya dua pernyataan masing-masing dari Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak usah dipersoalkan.

Rosan sebelumnya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah untuk menindak tegas aksi pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan ormas di lapangan.

Sementara Gibran dalam acara Muktamar ke-15 Persatuan Umat Indonesia (PUI) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, meminta ormas seperti PUI bisa berperan aktif membantu pembangunan nasional.

"Mas Gibran yang mendampingi Pak Prabowo, ya tentu dalam posisinya untuk mengambil kebijakan. Bagaimana agar supaya seluruh anak bangsa yang ada, apalagi yang tergabung dalam organisasi harus menjadi mitra. Dan kalau kita melihat tujuan organisasi itu kan sebenarnya semuanya mulia, baik," katanya.

"Nah sementara Mas Rosan, saya kira itu tegas karena ada di lapangan yang merasakan betul bagaimana sikap dan perilaku oknum tertentu yang mengatas namakan organisasi yang melakukan penekanan bahkan pemerasaan kepada pengusaha-pengusaha dan juga kepada rakyat itu telah nyata menghambat jalannya pembangunan termasuk tentu investor-investor yang ada di luar negeri," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani merasa geram dengan adanya aksi premanisme yang menghambat invetasi.

Dia menilai, aksi premanisme itu membuat para investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia.

Dalam hal ini Rosan telah menjalin koordinasi intensif dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah untuk menindak tegas aksi pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan ormas di lapangan.

Langkah ini diambil setelah Rosan menerima sejumlah laporan langsung dari investor yang merasa terganggu dengan tindakan tidak terpuji tersebut. Meski ia tidak merinci siapa saja pihak yang mengadu, Rosan menyatakan bahwa laporan tersebut cukup serius untuk langsung ditindaklanjuti.

"Kami berkoordinasi dengan Kapolri (Listyo Sigit) dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini (premanisme ormas) jangan terjadilah gitu," ujar Rosan setelah konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rosan menekankan bahwa aksi premanisme berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan investor dapat goyah bila gangguan seperti ini terus dibiarkan tanpa penanganan.

"Karena ini (premanisme ormas) memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi, kami pun benar-benar memantau langsung," tegasnya.

Tidak berhenti di level pusat, Rosan menyebut koordinasi juga dilakukan secara aktif hingga ke tingkat daerah. Ia telah menginstruksikan tim Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum di berbagai level, dari Polda hingga Polsek, demi memastikan ketertiban di wilayah-wilayah proyek investasi.

"Kami sudah berkoordinasi (dengan aparat penegak hukum) untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," imbuh dia.