Infografis
Suara.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak, buka suara ihwal munculnya beragam masalah di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2025, imbas penerapan sistem multi syarikah.
Dampak dari penerapan multi syarikah yang dikeluhkan, antara lain terpisahnya jemaah haji suami-istri hingga jemaah lansia dengan pendamping.
Menanggapi itu, Dahnil menyampaikan saat ini Kementerian Agama tengah memperbaiki apa yang menjadi masalah dalam penerapan sistem dengan delapan syarikah.
Dahnil memastikan pihaknya berkomitmen memberikan bantuan maksimal.
"Saat ini pihak Kemenag sedang terus memperbaiki kerunyaman yang terjadi, dan kami sangat menghargai upaya dan kerja keras tersebut. Dan komitmen kami membantu semaksimal mungkin kesulitan-kesulitan dilapangan yang sedang di hadapi oleh Kemenag," kata Dahnil kepada Suara.com, Senin (19/5/2025).
Sementara itu terkait kebijakan multi syarikah yang baru diterapkan pada penyelenggaraan haji 2025, Dahnil mengatakan BPH akan melakukan evaluasi.
"Terkait kebijakan-kebijakan teknis seperti multi syarikah dan lain sebagainya, kami akan melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan Haji tahun depan, di mana BP Haji sudah memiliki otoritas penuh sebagai Badan setingkat Kementerian yang mengurus Haji sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto," kata Dahnil.
Sebelumnya, Muchlis M Hanafi, yang juga didaulat menjadi Ketua Panitia Penyelenggara ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, mengakui penerapan sistem multi syarikah ini mengakibatkan adanya sejumlah suami-istri hingga lansia dan disabilitas terpisah dengan pendamping karena berbeda syarikah.
Namun upaya mitigasi diklaim terus dilakukan PPIH agar implikasinya bisa diminimalisir. Salah satunya dengan melakukan identifikasi berbasis data terkait jemaah terdampak.
Baca Juga: Ini Daftar Bus dan Tips Anti Tersesat di Makkah: Panduan Lengkap Naik Bus Shalawat
Secara umum, kata Muchlis, jemaah haji tahun ini yang berangkat bersama pasangan sebenarnya tidak terpisah dari syarikah.
