Atasi Polusi di Perkotaan, KLH Fokus pada Kawasan Industri dan Bangun Sistem Peringatan Dini

Suara.com - Kualitas udara Jakarta kembali jadi sorotan. Minggu pagi (18/5), berdasarkan data IQAir pukul 05.32 WIB, indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) ibu kota berada di angka 113, masuk kategori tidak sehat.

Konsentrasi partikel halus PM2,5 tercatat mencapai 40,2 mikrogram per meter kubik, jauh melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 mikrogram per meter kubik.

Jakarta pun menempati posisi ke-14 dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pagi itu. Kondisi ini berisiko bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan.

Bahkan, kualitas udara yang buruk juga berpotensi merusak ekosistem dan memengaruhi nilai estetika lingkungan.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyiapkan sejumlah langkah preventif yang terintegrasi. Salah satu upaya utamanya adalah mengembangkan sistem peringatan dini kualitas udara ekstrem di kawasan perkotaan padat penduduk.

“Sistem ini akan memanfaatkan data pemantauan kualitas udara secara real-time yang dikombinasikan dengan parameter cuaca dari BMKG,” kata Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI.

Sistem ini dirancang agar bisa mengirimkan peringatan otomatis kepada pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat jika kadar polusi udara mencapai tingkat membahayakan. Fokusnya adalah pada polutan utama seperti PM2,5, ozon, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida.

Namun, peringatan dini saja tidak cukup. Untuk mengatasi masalah dari hulunya, KLHK juga akan menurunkan tim ke kawasan industri di Jakarta dan sekitarnya. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Marunda, Jakarta Utara, menjadi titik awal.

Dalam kunjungannya ke KBN, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa tim KLHK akan memetakan dan menangani sumber-sumber pencemar udara secara langsung.

Sekitar 60 personel akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi emisi, termasuk dari boiler industri yang jadi salah satu penyumbang emisi gas buang.

"Hari ini kami akan menurunkan semua tim KLH, khusus ke KBN. Nanti minggu depan ke kawasan industri yang lain. Jadi setiap minggu kita akan bergeser untuk melakukan mapping dan memberikan arahan pengurangan emisi gas buang kita," ujar Hanif.

Menurutnya, upaya ini memang tidak akan langsung memperbaiki kualitas udara secara drastis, tetapi akan berdampak signifikan dalam jangka panjang jika dilakukan secara konsisten. Dalam waktu 3–4 hari, tim ditargetkan bisa menyusun rumusan awal mengenai titik mana saja yang memiliki kontribusi besar terhadap pencemaran udara maupun air.

Langkah ini juga akan menyasar kawasan industri lain di wilayah Jabodetabek, yang menjadi prioritas karena padatnya jumlah penduduk dan permukiman.

“Dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, penurunan kualitas lingkungan di Jabodetabek akan berdampak sangat besar bagi masyarakat,” ujar Hanif.

Upaya KLHK ini tidak berdiri sendiri. Sistem peringatan dini juga akan didukung oleh media sosial dan aplikasi digital lokal agar informasi lebih cepat sampai ke publik. Selain itu, protokol tanggap darurat seperti pemberlakuan work from home (WFH), penghentian aktivitas luar ruang di sekolah, penyediaan masker, dan ruang bersih di fasilitas umum juga akan disiapkan.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari peta jalan mitigasi pencemaran udara nasional 2025–2030. Jika berhasil, sistem ini akan dijadikan model awal yang bisa direplikasi di kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan.

KLHK juga tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran lahan, yang turut menyumbang polusi udara. Pengawasan ketat diterapkan di titik-titik rawan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.